Kasus Wamena, Negara Gagal Lindungi Rakyatnya
Senin, 30 September 2019, 13:57 WIB
BisnisNews.id -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Dr. M. Din Syamsuddin menyampaikan keprihatiannya atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua beberapa hari terakhir.
Kasus yang dipicu berita bohong atau hoa itu telah menimbulkan 2 korban jiwa, puluhan rumah hangus terakar, dan lebih dari 10.0000 jiwa mengungsi ke Jayapura dan berbagai kota di Tanah Air.
Kini, sudah ribuan orang pendatang eksodus terutama warga pendatang asal Makassar, Madura, Jawa serta Minangkabau karena harta bendanya habis dirusak bahkan dibakar rata dengan tanah. Sampai hari ini, Senin (30/9/2019) ratusan orang dievakuasi dari Wamena dengan pesawat Hercules TNI menuju Jayapura untuk menngungsi atau bahkan pulang ke kampung halamannya.
“Kita semua yang memiliki hati nurani sangat sedih mengetahui terjadinya tindak kekerasan di Wamena yang menimbulkan puluhan korban tewas mengenaskan dan ratusan lain mengalami luka-luka berat dan ringan,” ungkap Din, seperti disampaikan pada PWMU.CO di Jakarta, kemarin.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2015 itu menjelaskan, kejadian tersebut tidak terlepas dari peristiwa di Papua sejak beberapa waktu lalu. Mereka antara lain, aksi unjuk rasa di Sorong, Manokwari, Jayapura, dan tempat-tempat lain.
Tidak kalah serunya adalah aksi massa di Ibu Kota Jakarta yang memprotes ketidakadilan dan bahkan menuntut kemerdekaan (bagi Tanah Papua).
Menurut Ketua Dewan Pertimbangan MUI dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, “Seyogyanya gerakan protes itu sudah bisa diatasi dan diantisipasi, dan terutama faktor pemicunya di Surabaya berupa penghinaan terhadap orang Papua sudah harus cepat ditindak tegas."
Tapi, papar Din, kita menyesalkan respon aparat keamanan dan penegakan hukum sangat lamban dan tidak adil. "Aksi anarkhis dan perlakkan kejis seperti membutuh, membakar dan merusak infrastruktur termasuk Kantor Bupati Wamena, seolah dibiarkan berlalu tanpa ada upaya pencegahan dari aparat keamanan setempat secara signifikan."
Kalau hal demikian berlanjut, sambung Din Syamsudin, maka akan dapat disimpulkan bahwa negara tidak hadir membela rakyatnya. “Negara gagal menjalankan amanat konstitusi yakni melindungi rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Di berbagai tempat lain aparat keamanan dan penegak hukum terkesan dan patut diduga berperilaku tidak adil dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang sebenarnya absah di alam demokrasi.
Menurut dia, pemerintah terjebak ke dalam sikap otoriter dan represif yang hanya akan mengundang perlawanan rakyat yang tidak semestinya. Oleh karena itu, Din berpesan kepada semua pihak, khususnya pemangku amanat baik Pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab.
“Hindari perasaan benar sendiri bahwa negara boleh dan bisa berbuat apa saja, baik ‘membunuh rakyatnya’ atau membiarkan rakyatnya dibunuh oleh sesama dan negara tidak bisa berbuat apa-apa,” pesan Din.
Data yang dihimpun pers menyebutkan, aksi anarkhis di Wamena diduda dilakukan oknum yang "berseragam SMA/K". Tapi sejatinya adalah oknum yang memang mempunyai kepentingan tententu yang sengaja dilakukan bersaaan dengan momentum Sidang Umum PBB di New York AS.
Para aktivis Papua Merdeka dengan oknum KKB sangat berkepentingan agar Wamena dan bagian lain di Papua tetap kacau dan membara. Dengan begitu, akan memperkuat alasan mereka ke dunia international untuk menuntut merdeka dan lepas dari NKRI.
Oleh karena itu, tepat imbauan Din Syamsudin agar seluruh pemangku kepentingan baik "Pemerintah maupun wakil rakyat, agar segera menanggulangi keadaan dengan penuh kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab," tegas Din Syamsudin.(helmi)
