Kemampuan Auditor Di Pelabuhan Tak Merata Jadi Kendala Penegakan Keamanan Maritim di Indonesia
Sabtu, 19 Oktober 2019, 08:05 WIB
BisnisNews.id -- Direktur KPLP, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla), Kemenhub Ahmad mengatakan, ada kendala yang dihadapi terkait keamanan maritim, khususnya dalam keamanan pelabuhan di Tanah Air. Kendala tersebut adalah kemampuan auditor di tiap-tiap pelabuhan yang tidak merata, disebabkan oleh belum adanya standard pelatihan atau training.
"Masalah ini tentunya akan berpengaruh pada hasil verifikasi dan tingkat kepatuhan dari kapal maupun fasilitas pelabuhan. Saat ini terdapat sejumlah 400 (empat ratus) fasilititas pelabuhan yang menerima kunjungan kapal internasional, serta 1.572 unit kapal berbendera Indonesia yang menerapkan dan tunduk terhadap ISPS Code," kata Ahmad melalui siaran pers di Jakarta.
Dikatakan, untuk melakukan pengawasan kepatuhan mereka terhadap ISPS Code, kami memiliki sejumlah 265 orang Auditor ISPS yang tersebar di seluruh Indonesia. 'Dirjen Hubla, melalui Dit KPLP akan segera melakukan penyeragaman pelatihan atau training, yang akan diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan," papar Ahmad.
Hal kedua yang menjadi prioritas Indonesia, menurut Ahmad, adalah penguatan regulasi terkait keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Ahmad menyampaikan, bahwa pada bulan Agustus 2018 Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah bekerjasama dengan Home Affairs Australia. Dari forum tersebut komit untuk menyelenggarakan kegiatan Ports Security Deep Dive Regulatory Group Discussion di Bali dengan tujuan untuk mengkaji ulang regulasi tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
Workshop Personel KPLP
Ahmad beranggapan, kegiatan Workshop tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi Indonesia dalah hal perbaikan pada regulasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. “Beberapa rekomendasi dalam laporan kegiatan tersebut sejatinya searah dengan program prioritas dan unggulan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, contohnya Information Management System (SIM KPLP) yang baru saja soft launching minggu yang lalu,” terang Ahmad.
SIM KPLP ini, jelas Agus, menyediakan sarana bagi publik untuk mengetahui informasi tentang KPLP, sekaligus memiliki fungsi sebagai database untuk program kepatuhan atau verifikasi serta data bagi auditor ISPS. "Saat ini, kami masih dalam proses menginput data ke dalam SIM KPLP,” ujar Ahmad.
Pada kesempatan tersebut, Ahmad juga menyampaikan tentang 6 (enam) Pelabuhan yang dijadikan Pilot Project Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran, yaitu Pelabuhan Tanjung Pinang, Bau-Bau, Muara Angke, Tanjung Perak, Tulehu, dan Tarakan. Pada terminal penumpang di 6 Pelabuhan tersebut telah dilengkapi dengan peralatan berupa mesin X-Ray serta upaya-upaya penguatan pengamanan, baik secara fisik maupun prosedural.
“Untuk meningkatkan pengamanan dari sisi perairan, kami juga menambah jumlah kapal patroli. Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memiliki sejumlah 378 unit kapal patroli untuk melakukan pengamanan di sisi peruran di wilayah kerja pelabuhan dan perairan Indonesia,” tegas Ahmad. (helmi).
