Kemenhub Ajak Humas Rapatkan Barisan Lawan Berita Hoax
Kamis, 29 Agustus 2019, 14:34 WIB
BisnisNews.id -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta masyarakat bijak dan hati-hati menggunakan media sosial (medsos). Selanjutnya tidak mudah membagikan (share) konten berita yang diterima melalui medos seperti twetter, facebook, instagram, wa dan sebagainya jika belum dipastikan konten berita itu benar.
"Penggunaan medsos diatur melalui UU ITE dan bahkan bisa dengan KUHP dan UU lainnya. Jadi, jangan sembarangan ber-medsos. Nitizen yang bijak, adalah selalu cross check, check and recheck setiap menerima berita atau informasi termasuk yang dikirimkan melalui medsos," kata Kepala BKIP Kemenhub Hengki Angkasawan yang diwakili Farida Makhmudah dalam "Forum Kehumasan Pelabuhan Tanjung Priok Melawan Berita Hoax" di Jakarta, Kamis (29/8/2019).
Makin berkembangkan produk iptek serta banyaknya fasilitas media sosial ini membuat kira sangat mudah menyampaikan pesan, terlepas dari iu benar atau tidak serta sumbernya dari mana, semua bisa terjadi. "Medsos kini bak pisau bermata dua Tergantung siapa dan bagaimana ia menggunakan medsos itu," sebut Farida.
Baca Juga
"Dalam menghadapi tsunami konten medsos saat ini, kitta harus bijak dan cerdas memilih mana konten yang baik dan benar serta tindak melanggar UU. Bisa jadi, conten medsos itu salah bahkan bisa memicu kerusuhan sosial yang merugikan kita sebagai bangsa," kata Farida.
Menurut pejabat BKIP Kemenhub itu, sebelum kasus Papua meledak, konon dipicu oleh "aksi pengusiran dan tindakan rasis" di Malang ternyata bermula dari ebrita hoax dari oknum tak bertanggung jawab. Tak semua informasi benar, tapi dampak negatifnya sudah begitu buruk dan merugikan kita semua.
Saat kasus itu terjadi, aku Farida, dia bersama praktisi humas berbagai Kementerian/ Lembaga sedang berkumpul di Malang dalam satu acara. Yang terjadi saat itu, ada beberapa oknum mahasiswa asal Papua menghalangi Aremaia yang mau menonton tim kesayangannya berlaga di Stadion Gajayana, Malang. Terjadilah gesekan kecil, karena Aremania agak terhambat menuju tempat pertandingan.
"Tapi, aneh. Yang beredar kemudian di medsos justru berbalik 180 derajat. Disebutkan mahasiswa Papua di Malang diusir (orang Jawa) dan isu lain yang bernada rasis. Kemudian kasus hampir sama terjadi di Asrama Papua di Surabaya, sampai akhirnya meledak kasus kerusuhan di Papua dan Papua Barat itu," kisah Farida lagi.
Oleh karena itu, Farida mengajak praktisi humas khususnya di lingkungan Kemenhub dan Pelabuhan Tanjung Priok, untuk bersatu dan merapatkan barisan untuk melawan berita hoax. "Berita hoax harus dilawan dan diklarifikasi dengan cepat, smart dan profesional. Jangan biarkan berita hoax merusak dan mencabik-cabik hubungan kita sebagai bangsa," papar Farida.
Menurut dia, Humas Kementerian/ Lembaga dan juga instansi swasta hendaknya mempunyai tim humas yang aktif dan bisa memberikan penjelasan mengenaik kondisi riil di lapangan. "Kalau ada berita tak benar, segera klarifikasi dan berikan penjelasan secukupnya. Di era global orang begitu mudah mendapatkan informasi. Tapi, semaksimal mungkin informasi itu benar dan positif dampaknya," kilah Farida.
Jika berita hoax dibiarkan dan terus berkembang viral, menurut Farida, masyarakat akan menganggal informasi itu benar adanya. Oleh karenanya, harus bijak dan pintar-pintar menjadi humas di masa kini dan mendatang.
Farida menambahkan, di lingkungan Pelabuhan Indonesia sekarang sudah ada Inaportnet serta jalinan informasi dan komunikasi yang baik. Orang-orangnya juga saling kenal, sehingga setiap informasi yang berkembang hendaknya segera diklarifikasi ke pihak yang tahu dan mempunyai otoritas.
Ini Berita Hoax Paling Besar
Sementara, dengan mengutip data Kominfo, Farida menyebutkan, berita hoax paling banyak beredar melalui facebook (81,25%), disusul whattasp (56,33%), instagram 29,48% dan line (11,37%) serta twetter (10,38%).
Selanjutnya masih dari data Kominfo, kategeori konten hoax yang paling besar soal politik sebesar (42,34%), disusul isu agama (17,1%). Kemudian isu bencana alam (7,2%), kriminalitas (7.25). kesehatan (5.4%) serta masalah laiin yang prosentasenya kecil.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Otoritas pelabuhan (OP) Tanjung Priok Capt. Hermanta mengusulkan, humas Kementerian/ Lembaga negara terus memperkuat jalinan kerja sama dan koordinasi khususnya dalam melawan hoax.
"Melawan hoax tak cukup bahkan tak bisa dilakukan sendirian. Harus kerja sama, bersinergi dan terus menerus. Jika ada berita salah apalagi hoax, harus segera diklarifikasi dan dilawan. Jika dibiarkan bisa berkembang makin liar," kata pamen Polri itu.
Jika perlu, menurut Capt Hermanta, berita hoax jika terkait delik pidana hendaknya segera berkoordinasi dan laporkan ke aparat berwenang yaitu Polri. "Selanjutnya kita dorong dan dukung Polri mengusut berita hoax itu sampai tuntas," tegas Capt. Hermanta.(helmi)
