Kemenhub Dorong Investasi BUMN di Infrastruktur Transportasi Darat

Dirjen Hubdat Budi Setiyadi (berdiri) saat paparkan peluang investasi sektor transpirtasi darat (dok-hubdat)

BisnisNews.id -- Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi  mengatakan, “Kementerian Perhubungan akan  mendorong peran serta investasi BUMN maupun swasta nasional atau asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi (matra darat) di Indonesia guna mempercepat pembiayaan pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilakukan Pemerintah.”

"Pembangunan infrastruktur yang terfokus pada pengembangan transportasi darat berguna untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Dirjen Budi pada Indonesia Infrastructure Week (IIW) ke 7 yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta Internasional Expo (JIEXPO) Kemayoran, Rabu (6/11/2019).

Hal ini juga merupakan rencana strategis Ditjen Hubdat tahun 2020-2024, yakni dengan melakukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek pembangunan seperti Pembangunan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB), revitalisasi Terminal Tipe A, serta pembangunan pelabuhan penyeberangan.

“Proyek kerja sama ini tidak lepas dari dorongan Pemerintah untuk merealisasikan program Nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah pedesaan serta untuk memastikan infrastruktur tetap dibangun walaupun dengan keterbatasan APBN,” jelas Dirjen Budi.

Sesuai arahan Presiden Jokowi , pihak Kemenhub telah melakukan _investor gathering_ dan kunjungan ke beberapa negara untuk menggaet calon investor yang tertarik terhadap aset milik Ditjen Hubdat.

127 Terminal Menanti Investor

"Ada sebanyak 127 Terminal Tipe A, 134 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), BPLJSKB, dan 3 Pelabuhan Penyeberangan yang berpotensi untuk dilakukan kerja sama," urai Dirjen Budi. Proyek KPBU untuk Terminal Tipe A rencananya akan dilakukan sementara bagi wilayah Jawa Tengah.

Sementara 3 Pelabuhan Penyeberangan yang disebutkan Dirjen Budi sebelumnya ada di wilayah Klademak, Batanta, dan Salawati yang ada di Provinsi Papua Barat.

Dalam acara ini Dirjen Budi turut menjabarkan 7 arah kebijakan pembangunan di sektor Perhubungan Darat tahun 2020-2024 yaitu meliputi:
1. Penguatan konektivitas sistem transportasi darat;
2. Keterpaduan antarmoda pendukung logistik nasional;
3. Revitalisasi sistem transportasi perkotaan;
4. Penerapan kebijakan keselamatan LLAJ;
5. Penguatan sistem pengendalian keselamatan TSDP;
6. Modernisasi sistem pelayanan transportasi darat;
7. Optimalisasi penyelenggaraan angkutan hari libur nasional.(helmi)