Kondisi Sulit, AGHI Minta Insentif Pada Pemerintah dan Mitra Usahanya
Senin, 13 April 2020, 10:27 WIB
BisnisNews.id -- Industri Ground Handling tanah air berpotensi bangkrut dana dalam kondisi sulit. Hal itu dipicu maskapai penerbangan di Tanah Air tengah memasuki masa sangat sulit dihantam wabah virus corona (covid-19, dan berdampak pada industri penunjang atau terkait penerbangan atau Ground Handling.
Maka AGHI (Aliansi Ground Handling Indonesia) mengharapkan keringanan dan insentif dari Pemerintah (Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan) serta stakeholders terkait lain di Tanah Air.
Ketua Umum AGHI, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet mengatakan semua maskapai penerbangan sudah dan terus mengurangi jumlah penerbangan, baik rute dan frekuensinya sebagai dampak dari Bencana Nasional Pandemic Covid-19.
"Saat ini jumlah penerbangan yang ditangani telah menurun drastis sampai 80 persen, karena adanya pembatasan lalu lintas penumpang di seluruh negara, dalam rangka menghambat pandemic Covid-19. Maskapai penerbangan nasional pada berhenti beroperasi atau mengurangi frekuensi penerbangan sampai jangka waktu yang tak bisa ditentukan," jelas Ida Pangelingsir.
"Bila pandemic Covid-19 berlangsung lama, maka industri Ground Handling akan semakin terpuruk, bahkan anggota AGHI akan bangkrut. Tidak mungkin sumber daya Ground Handling kami di-standby-kan mendukung operasional Bandara dan Maskapai, tanpa ada kepastian penghasilan, namun pada saat yang sama perusahaan Ground Handling harus menghadapi kepastian dan tekanan atas biaya tetap,” jelas Ida Pengelinsir.
Ia mengakui bahwa untuk mengurangi kerugian yang diderita beberapa waktu belakangan ini, sejumlah anggota AGHI sudah bersiap mengantisipasinya, bahkan banyak diantaranya sudah melakukan langkah-langkah strategis.
"Sebagai sebuah perusahaan yang berkarakter padat modal sekaligus padat karya serta fully regulated, kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan usaha dan keberadaan karyawan. Namun demikian, sangat sulit bagi kami untuk bisa mempertahankan karyawan dengan biaya operasional besar tanpa pemasukan," papar Ida Pengelincir.
Akhirnya opsi menutup operasi, aku Ida, dan merumahkan karyawan/ unpaid leave, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja sangat dimungkinkan terjadi.
Namun diakui Ida Pangelingsir Agung, demi menyelamatkan industri Ground Handling agar tetap eksis hingga saat pemulihan nanti. AGHI akan intensif melakukan audiensi dan/atau berkomunikasi untuk meminta sejumlah keringanan, waiver dan/atau insentif dari Pemerintah dan BUMN serta stakeholders terkait, dalam hal ini PT Angkasa Pura I (Persero) (AP-I) dan PT Angkasa Pura II (Persero) (AP-II).
"Keringanan yang kami harapkan dari Pemerintah adalah, diantaraya penangguhan pembayaran pajak-pajak, lalu perpanjangan jangka berlakunya sertifikasi personil/SDM dan alat pendukung/Ground Support Equipment (GSE), yang sudah dikeluarkan sebelumnya, serta penangguhan kewajiban pembayaran iuran-iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan." kata Ida Pangelinisir.
Ajukan Diskon Sewa Ruang
"AGHI juga mengajukan keringanan dalam bentuk pemberian diskon atas sewa ruang, lahan diperkeras dan konsesi, penundaan tempo pembayaran, serta pembebasan pengenaan Minimum Omzet Bruto (MOB) pada bandara yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan/atau BUMN Kebandarudaraan (AP I dan AP II).
Sebagai mitra, saat ini kami sangat mengalami masalah arus kas. Pembebasan dari pemberlakuan MOB serta pembayaran konsesi yang disesuaikan dengan realita omset, akan sangat membantu mempertahankan keberadaan industri Ground Handling dan karyawannya," katanya.
Meskipun ia sangat menyadari bahwa wabah Covid-19 ini, melumpuhkan hampir semua aktifitas perekonomian, namun menurut Ida Pangelingsir Agung, industri Ground Handling yang selama ini bersama-sama Bandara mendukung maskapai nasional dan internasional dapat dipastikan sangat terdampak dan terpuruk.
"Jika tidak ada respon positif dan cepat dari pemerintah, maka dipastikan akan terjadi tindakan massive merumahkan maupun PHK karyawan sebagai upaya penyelamatan. Jumlah karyawan yang bernaung di industri ini ada sekitar lebih dari 20.000 orang. Dukungan Pemerintah Pusat/Daerah.(elm/helmi)
