Lengkap Derita Angkutan Umum, Sementara Covid-19 Tak Tahu Kapan Berakhir

Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan (helmi)

BisnisNews.id -- Sektor transportasi terutama angkutan umum dan pariwisata  darat menjadi sektor usaha yang paling terdampak covid-19. Saat ini,  angkutan pariwisata sudah 100% berhenti, dan angkutan lain seperti AKAP/ AKDP, AJAP bahkan angkot sudah mati suri.

"Kondisi itu mulai kelihatan sejak awal 2020. Namun, ketika pandemi covid-19 makin seru menghantam angkutan umum. Diawali dengan pembatasan operasi dan kini dilarang operasi.  Sementara, kami tak bisa berkata tidak kecuali taat aturan  Pemerintah," kata Ketua DPD Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan dalam diskusi daring "Menyelamatkan Angkutan Umum"  yang dihelat Instran, Minggu (26/4/2020).

Menurut dia, di Jakarta ada 62.000 armada angkutan umum, baik AKAP/ AKDP, pariwisata, angkota,  antarjemput, dan taksi. "Kini, mereka  sudah tengkurap dan tak ada armada yang beroperasi," kata Shafruhan dalam diskusi yang dipandu Ketua Instran Darmaningtyas itu.

Jumlah awak angkutan umum yang terdampak di Jakarta mencapai 150 ribu orang. Jumlah itu belum termasuk anggota keluarga serta sektor lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan angkutan umum. "Kini tak ada kata lagi, bagaimana harus menghidupi mereka," kata pengusaha gaek itu lagi.

Shafruhan juga menjelaskan,  kita tak tahu kapan pandemi corona akan berakhir. Yang pasti, jika armada tidak beroperasi maka otomatis tak ada pemasukan. "Padahal, untuk urusan perut baik pengusaha atau awak angkutan umum harus berjalan. Ini masalah pelik yang kami hadapi," kilah Shafruhan lagi.

Pendapat sama juga disampaikan Ketua DPD Organda Yogyakarta V. Hantoro. "Di Yogyakarta hampir sama,  angkutan pariwisata sudah 100% tak beroperasi. AKAP/AKDP dan angkota juga tak beroperasi, karena taat aturan Pemerintah melakukan PSBB," kata dia.

Namun,  pihaknya juga tak mengelak, aku Hantoro, jika angkutan tak dihentikan maka berpotensi menyebarkan covid-19 yang lebih besar dan merugikan kita semua. "Itulah sebabnya, kita taat aturan PSBB yang diberlakukan Pemerintah," kata dia lagi.

Satu hal yang diminta Hantoro, program jaringan pengaman sosial (JPS) yang dijanjikan Pemerintah melaui Pemda atau Polres atau lembaga apapun hendaknya segera cair. "Pengusaha dan awak angkutan umum  sudah tak beroperasi dan tak ada pemasukan lagi," jelas Hantoro.

Sementara, dari Organda  Makassar Sulawesi Selatan Vicky Han. Menurutnya, khusus di Makasar antara 700-800 awak angkutan umum khususnya pengemudi yang berhenti beroperasi. "Pemkot Makassar kemarin sudah memberlakukan PSBB, dan kita praktis tak beroperassi," kata dia.

Vicky berharap bantuan sosial yang dijanjikan Pemerntah segera dicairkan. Datanya diperkuat sehingga mereka yang berhak menerima khususnya awak angkutan umum segera menerima haknya.

Pengawasan di Lapangan Kurang

Sementara, pengusaha PO SAN Kurnia Lesani Adnan mengkritik di tengah pandemi corona dan PSBB di berbagai daerah termasuk larangan mudik mulai 24 April 2020 kemarin, ternyata masih ada bus AKAP yang curi-curi kesempatan dan lolos sampai tujuan. 

"Katanya melalui jalan-jalan tikus. Inilah yang perlu ditegakkan, kalau dilarang maka semua tak boleh jalan," pinta  Kurnia.

Menurut Kurnia, ada beberapa bus DAMRI antara lintas Sumatera dari Sumatera ke Pati, Ponorogo dan lainnya masih jalan dan saya lihat sendiri itu. "Kalau begini jadinya, maka bisa menimbulkan masalah di lapangan," jelas Kurnia.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Kamsel Korlantas Polri Brigjen Pol Chrysnanda Dwilaksana mengatakan, pihaknya bersama aparat terkait seperti Jasa Marga dan lainnya sudah melakukan penegakkan hukum di lapangan. 

"Kalau di jakan tol, kami pastikan tak ada bus AKAP yang jalan. Tapi, kalau akhirnya mereka dikeluarkan dari tol dan melintasi jalur tikus dan tak terendus aparat  kita harap  maklum," pinta dia.

"Polri sudah menggelar Operasi Ketupat Covid-19. Tapi, semua itu butuh kepedian dan kerja sama kita semua, termasuk PO dan awak angkutan umum," tegas Chrysnanda.(helmi)