Listrik Padam, Kerugian Masyarakat dan Dunia Usaha Capai Triliunan Rupiah
Senin, 05 Agustus 2019, 11:30 WIB
"(Manajemen) PLN harus ditegur keras atas kejadian ini. Masyarakat dirugikan, harus ada kompensasi bagi masyarakat," kata pengamat energi dan Direktur Energi Watch Indonesia (EWI) Mamit Setiawan di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Menurutnya, boleh saja PLN melakukan efisiensi, tapi jangan mengorbankan maintenance pembangkit. Pembangkit listrik ada batas kemampuan teknisnya. "Jika dipaksa terus beroperasi tapi perawatan kurang, jadinya mati seperti kemarin," jelas Mamit Setiawan kepada BisnisNews.id.
Kalau kemarin PLN mengklaim pihaknya rugi sampai Rp90 miliar, dikatakan Mamit kerugikan masyarakat dan dunia usaha bisa sampai triliunan rupiah. "Kemarin sejak siang listrik mati, restoran sampai warung kopi tutup karena tak ada lampu. Banyak order bisnis hilang tiba-tiba," jelas pengamat muda ini.
Menurut alumni FT Perminyakan Trisakti Jakarta itu, selama sehari kemarin dari saing sampai malam tak ada transaksi online karena listrik mati. ATM tak bisa beroperasi, sementara kebutuhan dana tunai masyarakat tak terpenuhi.
"Bisa dibayangkan, berapa besar kerugian masyarakat dan dunia usaha sejak kemarin itu. Menurut perhitungan saya, nilainya bisa mencapai triliunan rupiah. Oleh karenanya, harus segera diakhiri pemadaman listrik berkepanjangan itu," pinta Mamit.
Kasus listrik padam di luar rencana dan berlangsung lama tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Ini sangat merugikan dunia usaha serta kepercayaan investor pada Indonesia. "Manajemen PLN harus terus membenahi kinerja PLN dan juga Kementerian BUMN," kata Mamit.
Menurutnya, hubungan antara DPR dan Pemerintah khususnya Kementerian BUMN Rini Soemarno harus segera dipulihkan. "Selama ini, Menteri BUMN Rini Soemarno ditolak dan tidak pernah diundang rapat kerja ke DPR. Ini sangat buruk dan berdampak buruk pula ke BUMN seperti PLN ini," papar Mamit.
BUMN seperti PLN harus dikontrol dan dikelola dengan baik dan profesional. Jangan sampai mereka berjalan seenaknya sendiri seolah perusahaan pribadi. "DPR sebagai wakil rakyat harus ikut peduli dan mengontrol kinerja BUMN dan Direksi PLN," tandas Mamit.
Dia tak au berspekulai mengenai penyebab padamnya listrik serta potensi adanya sabotase pihak tertentu. "Itu semua harus diselidiki pihak berwajib. Yang pasti, PLN harus dikelola dengan baik dan profesional dan jangan sampai terjadi pemadaman lagi," tegas Mamit.(helmi)
