Menelisik Peringatan Hari Maritim Nasional
Minggu, 23 September 2018, 11:36 WIBBisnisnews.id - Kementerian Perhubungan rayakan peringatan Hari Maritim Nasiona, Minggu 23 September 2018, sesuai Surat Keputusan Presiden RI Nomor 249/1964 tentang Penetapan Tanggal 23 September Menjadi Hari Maritim Nasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mengatakan bahwa perayaan Hari Maritim Nasional merupakan momentum bagi institusi dan jajarannya untuk mengoptimalkan sektor maritim dalam upaya mewujudkan kemandirian maritim dalam mendukung cita-cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sejak awal pemerintahan, Presiden RI Joko Widodo dengan program Nawa Cita telah menggagas penguatan jati diri Indonesia sebagi negara maritim. Presiden Joko Widodo juga memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia yang dapat dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim.
Saat ini Pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim dapat terwujud.
Adapun kemandirian bangsa menurut visi Presiden dapat dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menurut Agus, kemandirian maritim Indonesia harus dilakukan bila Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Di bawah koordinator Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya harus terus memberikan pelayanan terbaiknya dan menunjukkan hasil yang dapat memperkuat sektor kemaritiman di Indonesia.
"Berbekal kemandirian maritim, maka ke depan kami optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan disegani bangsa lain di dunia," kata Dirjen Agus.
Sejalan dengan hal tersebut, Dirjen Agus berharap agar seluruh instansi dan stakeholder terkait dapat berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam pembangunan sektor transportasi laut melalui terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat.
“Hal tersebut tentu akan membuktikan bahwa secara bertahap, Indonesia bisa meraih kemandirian sebagai negara maritim yang besar,” tegas Agus.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mencatat beberapa program yang telah dilakukan di tahun 2018 ini untuk mewujudkan kemandirian maritim.
Pertama, pelaksanaan Tol Laut yang telah memberikan kontribusi dan manfaat khususnya dalam menekan angka disparitas harga serta meningkatkan pemerataan ekonomi sehingga tol laut menjadi tonggak baru menekan disparitas harga yang terjadi selama ini antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.
Dirjen Agus menjelaskan, di tahun 2018 rute tol laut ada 15 trayek dan di tahun 2019 akan ditingkatkan menjadi 21 trayek.
Selain itu, guna lebih mengefektifkan program tol laut, Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Kementerian BUMN mengoptimalkan fungsi dan peran “Rumah Kita" sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program tol laut dan Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK).
Kedua, dalam rangka mendukung konektivitas, Ditjen Perhubungan Laut di tahun 2017 telah menyelesaikan pembangunan pelabuhan non komersil sebanyak 104 pelabuhan dan pada tahun 2018 sebanyak 25 pelabuhan serta di tahun 2019 direncanakan sebanyak 7 pelabuhan.
Ketiga, kemandirian maritim Indonesia ditunjukan penyelesaian pembangunan kapal perintis termasuk kapal kontainer dan Rede yang dapat mendukung konektivitas agar terwujud kemandirian maritim. (Ismadi)