Menimbang Jumlah Utang Pemerintah Era SBY Dan Jokowi

Pengusaha gaek Perer F. Gontha (istimw)

BisnisNews.id --  Pembangunan infrastruktur secara massif di seluruh Indonesia! Mulai infrastruktur air, pertanian, listrik, BBM (satu harga), dan jalan raya. Semua wilayah terisolasi dibuka. Presiden Jokowi juga membuka gerbang konektivitas  ke seluruh nusantara. 

Mulai dari wilayah terpencil, termasuk perbatasan (dengan negara lain), dan wilayah terdepan di pulau-pulau kecil di tengah Samudera Hindia dan Pasifik.

"Tak hanya itu. Ada yang luput dari perhatian publik. Pemerintahan Jokowi selain menambah utang, juga membayar utang yang jumlahnya cukup besar," kata pengusaha  gaek Peter F.Gontha di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, total utang jatuh tempo dari 2014 (Era SBY) hingga 2018 (Era Jokowi) yang dibayar pemerintah mencapai Rp1.628 triliun. Utang yang dibayar ini merupakan pinjaman dan surat berharga negara (SBN).

Pada tahun 2014 Pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo Rp237 triliun. Tahun 2015 sebesar Rp226,26 triliun. Tahun 2016 sejumlah Rp322,55 triliun. Tahun 2017 sebesar Rp350,22 triliun. Bahkan tahun 2018 di tengah isu miring, Jokowi membayar utang senilai Rp492,29 triliun

"Jokowi berutang Rp1.644 triliun, tetapi mampu membayar utang Rp 1.628 triliunn Artinya, utang Jokowi sejatinya cuma Rp16 triliun  dalam 4 tahun kepemimpinannya," jelas @Gotha lagi.

Bandingkan dengan utang tinggalan SBY selama 10 tahun yang mencapai Rp2.608.8 triliun. "Jadi, utang Jokowi hanya Rp 1.644,22 triliun. Tapi oposisi mengangkatnya menjadi Rp5.000 trikiun. Padahal, jika cermat hitung-hitungannya, utang Jokowi jauh lebih kecil dibanding utang SBY," kilah Gontha.

Soal utang negara, tulis Gontha, sepanjang pemerintahan Jokowi tercatat sekitar Rp1.644,22 triliun. Bila utang Era Jokowi tadi ditambah dengan utang Era SBY (sampai tahun 2014 sebesar Rp2.608,8 triliun). 

"Memang jumlahnya besar sekali. Per-Juli 2018, tercatat Rp4.253,02 triliun. Tapi tak bisa dinafikan, masyarakat juga merasakan dampak positif pembangunan yang dilakukab di masa pemerintahan Jokowi." tegas dia.(helmi)