Perdagangan Bebas Asia Pasifik,  Indonesia Usung RICE

Bisnisnews.id - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dalam mengimplementasikan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik, Indonesia mengusung prinsip ketahanan, inklusif, inovatif, konektivitas, dan penyetaraan (resilient, inclcusive and innovative, connected, and equitable/RICE).

" Untuk mengimplementasikan perdagangan bebas sebagaimana dicita-citakan para deklarator APEC di Bogor (Bogor Goals), kami terus berupaya menjaga kemitraan melalui prinsip-prinsip yang kami sebut dengan RICE," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, seperti dikutip Antaranews, dalam sesi retreat I para pemimpin Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Minggu waktu setempat (Senin WIB).

Pertemuann yang diikuti 21 pemimpin ekonomi APEC itu, meskipun mengalami tantangan perekonomian yang sulit, Indonesia terus berupaya bisa mencapai " Bogor Goals" yang telah disepakati pada 22 tahun silam.

Kata Wapres, Indonesia telah memulai beberapa program liberalisasi dan terus berubah dalam beberapa dasawarsa sehingga sekarang bisa menurunkan bea masuk untuk negara-negara sekawasan.

" Bahkan sekarang Indonesia berubah menjadi 10 negara paling mudah dalam menjalankan usaha, demikian menurut Laporan Bank Dunia. Menurut survei UNCTAD (Konferensi PBB mengenai Perdagangan dan Pembanunan) pada 2016 bahwa Indonesia menempati rangking ke-9 negara yang paling menarik bagi para investor. Hal itu merupakan suatu kemajuan karena pada 2014, Indonesia berada dalam peringkat ke-14," jelasnya.

Ada tiga hal utama dalam mengatasi lambannya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya proteksionisme global. Pertama, perdagangan dan investasi bebas harus ditingkatkan, integrasi ekonomi secara komperehensif yang membutuhkan konsultasi dan koordinasi antara legislatif, eksekutif, elemen masyarakat, baik di tingkat nasional maupun regional.

Kedua, dibutuhkan kesempatan yang sama dan persaingan yang sehat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, melibatkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, pekerja tidak terampil, dan pengusaha lokal dalam proses perdagangan dan investasi bebas di kawasan.

Selain itu, APEC juga harus memperhatikan negara-negara berkembang yang 70-90 persen penduduk miskinnya tinggal di wilayah perdesaan. Pembangunan wilayah pedesaan sangat penting, dalam meningkatkann  petumbuhan ekonomi di kawasan.