Negara Diminta Hadir Selamatkan Krakatau Steel
Jumat, 05 Juli 2019, 07:48 WIB
Bisnisnews.id -- Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) di Krakatau Steel (KS) belakangan membuat prihatin banyak kalangan.
Ancaman kebangkrutan KS di depan mata dan ribuan pekerja akan segera menjadi pengangguran serta dampak sosial lain yang akan ditimbulkan.
Mantan Ketua Serikat Pekerja BUMN Bersama Arief Poyuono mengatakan,
masih banyak cara meyelamatkan ribuan karyawan KS termasuk anggota keluarganya. "Disini Negara harus hadir untuk menyelamatkan kepentingan yang lebih besar," kata mantan Ketua Serikat Pekerja BUMN Bersama Arief Poyuono kepada pers di Jakarta, Kamis (4/7/2019) malam.
Menurutnya, pengelolaan KS sudah salah sejak rezim SBY mengawinkan KS Dan POSCO, perusahaan dari Korea Selatan yang dalam kerjasama sangat merugikan pihak KS. Kasus ini diingatkan banyak pihak, termasuk Saya. Kerja sama KS-POSCO akan merugikan KS dan negara. Akibatnya, bisa menyebabkan PHK besar-besaran," jelas Arief.
Dikatakan, kerjasama KS dan POSCO banyak menguntungkan perushaan Korsel dan antek-antek rezim yang berkuasa saat itu, terutama mereka yang menjadi negosiatornya. "Parahnya lagi, konon ada antek penguasa yang memiliki saham kepemilikan under table di kerja sama KS-POSCO," sebut politisi Partai Gerindra itu.
Mantan karyawan maskapai Merpati Nusantara itu, mmintta Negara harus Hadir. Presiden Joko Widodo harus turun tangan menyelamatkan KS dan ribuan karyawannya.
"KS itu BUMN yang mempunyai sejarah panjang yang dibangun oleh oleh cita cita Besar Bung Karno untuk mendukung pembangunan nasional," kilah Arief.
Sementara, program Presiden Jokowi dalam pembangunan Infrastruktur banyak membutuhkan produk (besi dan baja) dari KS. Dengan begitu, order akan terus ada dan KS bisa terus berproduksi dan langsung diserap pasar dalam negeri.
"Gampang saja, semua proyek proyek Infrastruktur yang dibangun negara harus mengunakan produk produk PT KS. Produknya juga lebih berkualitas dibandingkan produk produk sejenis yang di impor selama ini untuk pembangunan Infrastruktur," tegas Arief Poyuono.(helmi)
