TANGKAP TANGAN

OTT Walikota Batu, Menambah Panjang Pimpinan Daerah Tersandung Kasus Korupsi

Minggu, 17 September 2017, 08:55 WIB

Ketua Umum DPW Aksi Bela Negara Jawa Barat (DPW ABN Jabar) Dani Saliswijaya

Bisnisnews.id-Penangkapan Walikota Batu Malang Jawa Timur, Eddy Rumpoko kemarin, menambah panjang daftar nama pimpinan daerah yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka umumnya berasal dari besutan partai-partai besar.

Praktisi hukum yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aksi Bela Negara Jawa Barat (DPW ABN Jabar) Dani Saliswijaya mengatakan, banyak faktor, seorang pimpinan daerah atau pejabat negara tersandung kasus korupsi.

Situasi politik yang kian memanas di 2018 dan 2019 mendatang juga bagian dari pemicu, merebaknya kasus korupsi di tanah air. Kebutuhan dana untuk membiayai pertarungan dari sejumlah partai-partai pengusung, menjadi salah satu faktor, mengapa korupsi marak dan penyidik KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Baca Juga

Setelah Pejabatnya Kena OTT KPK, Menpora Siapkan Rapim

"Saya sangat prihatin terhadap Walikota Batu Malang Eddy Rumpoko yang terkena OTT Penyidik KPK. Ini semakin menambah panjang nama-nama pimpinan daerah dan pejabat negara yang terlibat kasus dugaan korupsi," kata Dani pada Bisnisnews, Minggu (17/9/2017) di Jakarta.

Dia berharap, peristiwa memalukan seperti itu tidak kembali terulang terhadap sejumlah pejabat negara maupun pejabat publik yang lainnya. Meski diakui, mereka yang terkena OTT KPK, belum tentu awalnya berniat korupsi. Tapi kadang terjebak pada situasi, yang menyebabkan, pejabat publik tersebut terkena OTT.

Artinya, situasi dan kondisi juga berpengaruh, seorang pejabat publik melakukan korupsi dan menerima suap dari oknum-oknum pelaku usaha. Karena banyak juga, pejabat publik yang tersandung kasus korupsi adalah mereka yang kinerjanya kinclong.

"Yah, terlebih sekarang, sudah memasuki tahun politik. Ini bukan sekadar persaingan tapi kebutuhan juga menjadi faktor, pejabat publik kadang menjadi gelap mata, terlebih kalau sudah diiing-iming para oknum cukong dan tinggiya kebutuhan," kata Dani.

Di sisi lain, dirinya juga sangat benci dengan pelaku korupsi dan suap. Baik yang menerima maupun yang memberi. Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang memang harus diperangi.

Sejumlah pejabat publik lainnya yang juga terkena OTT selain Walikota Batu Malang, ialah Siti Mashita Soeparno, Walikota Tegal Jawa Tengah ditangkap KPK dalam OTT pada hari Selasa, 29 Agustus 2017.

Siti Mashita ditangkap lima petugas KPK di rumah dinasnya Selasa, 29 Agustus 2017, sekitar pukul 18.00 Wib. Penyidik KPK kemudian membawanya ke Jakarta guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus dugaan pembangunan fisik ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah, Tegal.

Selang beberapa hari, Bupati Batubara Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen juga ditangkap penyidik KPK dalam OTT pada 14 September 2017.

Dalam penangkapan itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, KPK mengamankan delapan orang, yaitu Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain (OKA), Kepala Dinas PUPR Pemkab Batubara Helman Herdady (HH), pemilik dealer mobil Sujendi Tarsono (STR), Staf Pemkab Batubara AGS, KHA dari pihak swasta, dan MNR sopir istri Bupati.

Peristiwa OTT oleh penyidik KPK yang paling mengagetkan dengan barang bukti terbesar yang diamankan penyidik KPK ialah, penangkapan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antoinus Tonny Budiono, pada Rabu malam 23 Agustus 2017.

Ini adalah penangkapan dengan barang bukti paling besar, yaitu berupa uang cash yang tersiman di 23 tas senilai Rp 18 miliar lebih dari beragam mata uang asing dan sejumlah ATM dengan total nilai Rp 20 miliar lebih.

Kepada penyidik KPK, Tonny mengaku uang yang ada di rumah dinasnya saat penangkapan itu ialah uang ucapan terimakasih dari sejumlah rekanan dan dirinya tetap ngotot itu bukan hasil korupsi. Dia juga bersikukuh, bahwa dugaan koruspi yang dilakukannya tidak melibatkan pihak lain selain dirinya dan dikatakan, "ini tidak ada hubungannya dengan pimpinan di kementerian itu". (Syam S)