Pelanggaran Odol, Regulator Harus Audit Barang Proyek Infrastruktur Pemerintah

Foto ilustrasi truk kelebihan muat yang berakibat jebolnya jembatan

Bisnisnews.id  - Soal pelanggaran over dimensi dan  over load (Odol) regulator  jangan banyak retorika, tapi para pejabat struktural yang ada juga wajib menegakan peraturan sama rata.

Penegasan itu disampaikan  Ketua Umum Dewab Pimpinan Pusat  Assosiasi Pengusaha Truk Indonesia (DPP Aptrindo) Gemilang Tarigan menyikapi banyaknya barang konstruksi proyek infrastruktur  pemerintah yang dibiarkan melakukan  pelanggaran.

Ada kesan, pelanggaran Odol hanya dijadikan  komoditas  politik yang diarahkan kepada pengusaha angkutan, padahal truk Odol karena adanya tuntutan pemilik barang.

"Pemilik barangnya tidak pernah disinggung regulator tapi pemilik angkutan selalu diisudutkan. Dan umumnya barang yang diangkut proyek pemerintah, kenapa tidak ditindak. Itu pejabatnya cuma teriak-teriak aja," tutur Gemilang kesal, Kamis (1/8/2019).

Barang-barang untuk proyek pemerintah itulah,   tuding Gemilang, yang mendominasi kerusakan jalan. Tapi dalam penegakan hukum, yang disudutkan  pemilik angkutan yaitu swasta.

"Menegakan aturan kok tebang pilih. Kami prihatin dan kasihan dengan para pengusaha  angkutan. Kesannya di masyarakat, kami-lah perusak jalan," tuturnya.

Dia menekankan,  idealnya  audit tarif ongkos  angkut barang-barang proyek infrastruktur pemerintah. Karena menentukan tarif  harus sesuai dengan  data di buku kir (Jumlah Barang Yang Diizinkan / JBI).

Kendati diakui ada pelanggaran Odol untuk barang-barang curah non pemerintah, tapi kata Gemilang jumlahnya kecil dan selalu dikejar-kejar.

Berdasarkan data PUPR  kerugian negara terhadap pembiayaan perbaikan jalan akibat kerusakan yang disebabkan Odol, kata Gemilang mencapai Rp 43 triliun per tahun.

Sebelumnya, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Soerjanto Tjahjono mengatakan, barang-barang proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN tidak memanfaatkan truk-truk Odol. (Syam S)