Pembangunan Ibukota NKRI Baru Dan Apirasi Daerah

Djoko Setijowarno, akademisi Teknik Sipil FT Unika Soegijopranoto Semarang (dok-BN)

BisnisNews.id -- Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dalam menyusun rancangan dan pembahasan-pembahasannya,  dan seyogyanya melibatkan penuh pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). Dalam hal ini Bappeda, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, agar bisa mendapatkan masukan dan pertimbangan yang pas.

Terkait hal tersebut, perlu menyatukan visi, bahwa daerah penyangga juga harus ditata dan dikembangkan yang selaras dengan bentuk atau model pengembangan ibukota baru NKRI, baik prasarana maupun sarananya. Sebagaimana diungkapkan oleh H. Salman Lumuindong, Kadishub. Provinsi Kalimantan Timur, jangan sampai kondisi daerah-daerah kabupaten/kota saat ini masih tetap seperti saat ini dikala ibukota negara selesai dibangun (Kompas, 25 September 2019). 

Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kab. Paser Penajam Utara, dan Kab. Kutai Timur merupakan wilayah yang aktivitasnya nanti akan bersinggungan langsung dengan wilayah calon ibukota baru itu.

Mungkin perlu ada insentif atau alokasi ekstra anggaran buat daerah untuk penyesuaian-penyesuaian tersebut. Yang tidak kalah penting adalah menyiapkan aspek sosial bagi masyarakat umum maupun masyarakat pelaku usaha bidang transportasi di Kalimantan Timur atas konsep yang dirumuskan. Juga penyegaran aparatur sipil negara di daerah khususnya yang berkaitan dengan transportasi supaya memiliki visi yang sama.

Sosialisasi atau kampanye program-program yang akan diterapkan harus dilaksanakan sejak awal. Demikian pula halnya penyegaran ASN daerah harus dimulai sejak dini. Pembimbingan teknis, monitoring dan evaluasi hendaknya diselenggarakan setiap tahun. 

Cara pandang membangun transportasi di ibukota negara NKRI seyogyanya diperuntukkan kebutuhan mobilitas manusia bukan demi kepentingan kendaraan pribadi. Transportasi umum menjadi tulang punggung atau backbone sistem transportasi di ibukota baru NKRI. 

Transportasi umum dengan pilihan moda bus maupun kereta harus terintegrasi dengan fasilitas kendaraan tidak bermotor, yakni pejalan kaki dan pesepeda. Kepentingan disabilitas, anak-anak, wanita hamil dan lanjut usia diakomodasi. Pembangunan transportasi umum dengan pilihan teknologinya dapat dilakukan bertahap disesuaikan perkembangan dan kebutuhan. 

Di Kalimantan Timur terdapat beberapa aliran sungai. Sungai merupakan prasarana transportasi pertama dimanfaatkan masyarakat untuk mobilitas barang dan orang. Keberadaan transportasi sungai sebagai urat nadi perekonomian tetap dipertahankan. Hingga sekarang masih memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat sepanjang sungai tersebut. 

Aliran Sungai Mahakam yang terpanjang di Kalimantan (900 kilometer), melintasi Kab. Mahakam Ulu, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur dan Kota Samarinda. Arus mobilitas barang dan penumpang menggunakan aliran Sungai Mahakam masih cukup tinggi. 

Angkutan batubara porsinya banyak yang diangkut menggunakan Sungai Mahakam ini. Pemerintah agar ada perhatian besar kepada angkutan sungai yang masih ada saat ini. Sangat perlu modernisasi sarana dan prasarana, serta pemeliharaan alur, agar angkutan sungai tetap eksis dan berkelanjutan. 

Bahkan angkutan sungai bisa sebagai daya tarik tujuan wisata. Pola subsidi dapat diterapkan untuk kapal-kapal mengangkut orang dan barang bagi keperluan hidup sehari-hari masyarakat sepanjang aliran sungai agar tetap terjaga keberlangsungannya.

Jangan terulang pembangunan Jakarta sebagai ibukota negara, kurang melibatkan wilayah pendukungnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Pembangunan fasilitas transportasi di Jakarta meningkat pesat, sementara kondisi transportasi di daerah pendukungnya tidak jauh berbeda dengan kota yang jauh dari Jakarta. Terkesan kurang diperhatikan, dampaknya muncul ketimpangan dalam banyak hal.

Transportasi cerdas, terintegrasi dan berkelanjutan (smart, integrated and sustainable transportation) adalah pilihan yang tepat untuk ibukota baru NKRI. Ibukota baru NKRI dibangun dengan semangat baru bernegara.

*Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat