Pindah Ibukota, Momentum Bangun Angkutan Umum Berbasis Listrik
Kamis, 29 Agustus 2019, 17:40 WIB
BisnisNews.id -- Rencana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke enajam Kalimantan Timur (Kaltim) mengundang telah pro dan kontra di masyarakat dan para ahli di bidangnya. Tapi bukan berarti pemindahan ibukota negara itu tak bisa dilakukan. Pemindahan ibukota negara ke Kaltim harus dipastikan membawa kebaikan untuk semua.
"Masalahnya sekarang, bagaimana meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan, termasuk beban rakyat di APBN," kata Ketua Umum DPP IKAALL Dr. Haris Muhammadun menjawab BisnisNews.id di Jakarta, kemarin.
Pemindahan ibukota negara juga pernah dilakukan di negara di dunia. Termasuk negara Malaysia, yang sudah memindahkan ibukota negaranya dari Kuala Lumpur ke kawasan Bukit Jalil. Ada pula negara lain yang telah memindahlan ibukota negaranya, dan terbukti tidak masalah.
Menurut Haris, memang butuh biaya tidak sedikit untuk memindahkan ibukota negara ke Penajam, Kaltim itu.Konon, sudah dialokasikan dana sampai R460 triliun. Dana tersebut, terutama untuk membangun ibukota baru, termasuk perkantoran Kelemterira/Lembaga, Istana Negara dan lainnya.
Dalam kaitan ini, menurut Haris, sebaiknya tak semua menggunakan anggaran dana APBN. Pemeritah bisa menggunakan skim Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sistem sewa beli atau alternatif lain yang sama-sama menguntungkan.
"Jika mau, alternatif pembiayaan itu bisa dilakukan Pemerintah ke depan. Untuk kepentingan bangsa dan negara, KPBU ini sah-sah saja dilakukan," papar konsultan property itu usai menjadi pembicara pada acara Ngopi (Ngobrol Perihal Transportasi) di kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara.
Bangun Angkutan Umum
Menurut Haris, pemindahan Ibukota Negara ke Panajam Kaltim, seharus menjadi momentum untuk membangun transportasi umum yang baik, terpadu dan terintegrasi.
Pemerintah bisa membangin sistem angkutan umum yang baik dan by design di Penajam nanti. "Angkutan umum di Penajam nanti bisa mengintegrasi antar moda darat, laut, udara serta angkutan sungai atau roro. Semua ada dan bisa dilakukan di Penajam, Kaltim," papar Haris lagi.
Yang tak kalah juga, menurut Haris, Pemerintah nanti bisa menginisiasi dan membangun angkutan umum berbasis kendaraan listrik untuk mdoa darat. Demikian juga di sungai, laut dan lainnya.
"Perpres percepatan pebangunan mobil listrik sudah diteken Presiden Jokowi. Kini tinggal membuat PP dan PM khususnya di Kementerian Perhubungan. Arahnya, kita harus membangun angkutan berbasis listrik, baik mobil atau sepeda motor" sebut aluni STTD Bekasi itu.
Ke depan, menurut Haris, perlu wajibkan semua kendaraan di ibukota yang baru nanti harus kendaraan listrik, atau opsi kendaraan ramah lingkungan lainnya, seperti KRL, mobil hybrid, atau kendaraan BBG. "Di Indonesia ini sudah banyak opsi kendaraan ramah lingkungan, bukan hanya mobil listrik. Manfaatkan, mana yang terbaik sesuai kondisi dan kearifan lokal yang ada," usul Haris.
Dia menambahkan, membanun angkutan umum di ibukota baru nanti sebaiknya menggunakan mobil listrik untuk moda darat. "Caranya bisa menugaskan BUMN seperti DAMRI, PPD atau lembaga lain yang masih dibawah kendali Pemerintah. Kalau nantu pada praktiknya ada subsidi negara dari APBN, akan lebih mudah dikontrol dan diaudit Pemerintah," kilah Haris.
Yang dibutuhkan ke depan, menurut dia, adalah good will Pemerintah baik di pusat atau daerah untuk membangun dan memberdayakan seua pihak dalam membangun angkutan umum berbasis listrik ini. "Jika kemauan politik itu ada, maka jalan pasti akan ditemukan. Yakinlah, Indonesia ini mampu," tegas Haris Muhammadun.(helmi)
