Pemerintah Tingkatkan Kapasitas Angkut Kapal Tol Laut
Senin, 04 Februari 2019, 14:36 WIB
Bisnisnews.id - Menteri Perbubungan Budi Karya Sumadi mengakui penurunan harga dalam program tol laut belum maksimal dan harus lebih ditingkatkan lagi dengan menambah kapasitas angkut.
Namun yang lebih diharapkan dari program tol laut kata Menhub Budi perlu diikuti komoditi di kawasan Timur Indonesia, sehingga tingkat keterisian kapal pada arus balik lebih meningkat.
" Kalau komoditi dari Timur bisa diangkut lebih banyak, maka subsidi untul kapal-kapal di jalur tol laut bisa dikurangi dan terus dikurangi hingga mencapai 100 persen," kata Menhub Budi, saat menjadi pembicara pada seminar nasional tol laut memperingati HPN yang berlangsung di atas kapal KM Doloronda yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (4/2/2019)
Subsidi angkutan barang, baik di tol laut maupun perintis kata Menhub Budi, harus ada batas waktu, sehingga subsidi pemerintah juga dapat diturunkan.
Selain itu, program tol laut ini juga meningkatkan kapasitas angkut dengan melibatkan kapal-kapal perintis dan kapal nelayan sebagai feeder.
"Dengan demikian, penyebaran barang lebih merata dan target satu harga di kawasan Barat maupun Timur akan lebih cepat terwujud," tuturnya.
Jumlah kapal yang dioperasikan pada lintasan tol laut sekitar 75 unit yang dioperasikan kapal PT Pelni (Persero) dan swasta dibantu oleh kapal-kapal nelayan.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo di selah-sela seminar Nasionak Tol Laut menyebutkan, Program Tol laut merupakan salah satu kebijakan andalan Pemerintah Jokowi telah dicanangkan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan di Indonesia.
Adanya kebijakan Tol Laut ini bertujuan utama untuk menurunkan tingkat disparitas harga yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia.
Wilayah Indonesia yang sebagian besar disatukan oleh lautan membuat konektivitas laut yang terintegrasi sangat penting.
"Konektivitas antar wilayah di Indonesia merupakan fokus utama dalam menjalin keterhubungan setiap wilayah Indonesia" demikian
Menurut Agus jika dilihat berdasarkan tolak ukur kinerja logistik di dunia, saat Ini Indonesia menduduki posisi 41 pada tahun 2018, mengalami kenaikan posisi dari 42 di tahun 2017.
Begitu juga jika dilihat berdasarkan realisasi pelayanan petikemas dengan Tol Laut, juga terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik voyage maupun jumlah muatan berangkat. Jika pada tahun 2017 realisasi voyage hanya 152, maka terjadi penibgkatan pada tahun 2018 mencapai 239 voyage.
"Sedang untuk realisasi muatan berangkat, pada tahun 2017 mencapai 212 ribu ton muatan dapat diangkut. Meningkat pada tahun 2018 menjadi 229 ribu ton muatan" kata Dirjen Agus.
Berdasarkan pelayanan di Pelabuhan, jika dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara Indonesia menduduki posisi ke-3 Setelah Singapura dan Malaysia.
“Adanya kenaikan posisi tersebut menunjukan distribusi logistik Indonesia mengalami kenaikan yang positif aik dari segi pelayanan sarana maupun prasarana yang telah disediakan,” kata Dirjen Agus.
Dirjen Agus mengatakan, untuk menjalin konektivitas yang efektif, integrasi antara Tol Laut dengan moda lainnya senantiasa dikembangkan. Saat ini, tol laut sudah terintegrasi dengan Jembatan Udara. Pada Tahun 2019, Tol laut akan melayani 18 trayek yang sudah terhubung dengan 31 rute Jembatan Udara yang sebagian besar wilayah nya melewati Provinsi Papua.
Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kinerja konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah, Kementerian Perhubungan telah membangun Rencana Induk yang menghubungkan transportasi darat, laut, dan udara maupun perkeretaapian yang diharapkan dapat saling terintegrasi sehingga dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah. Untuk transportasi dengan wilayah terpencil, tertinggal, terdalam, dan perbatasan telah disediakan kapal feeder agar dapat melintasi wilayah dengan perairan dangkal. (Syam S)
