Perkuat Konektivitas, Pemerintah Akan Tambah 6 Kapal Untuk Maluku

Menhub Budi Karya saat pimpin rapat dengan Pemprov Maluku (dok-bkip)

BisnisNews.id -- Menhub Budi Karya Sumadi  menjelaskan,  Pemerintah akan merevitalisasi dan mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah beroperasi  di Maluku, mengingat konektivitas melalui laut sangat dibutuhkan masyarakat di Maluku.

“Kita akan mengoptimasikan kapal-kapal yang ada disana. Saat ini ada 4 kapal, kita sudah bangun 1 kapal dan kita akan tambahkan 1 kapal, jadi akan ada 6 kapal baru yang dioperasikan. Kita akan berikan pengelolaannya ke BUMD,” kata Menhub di Jakarta.

Diakui Menhub, pihaknya juga menerima masukan terkait dengan pembangunan sejumlah dermaga di Maluku. Terkait hal ini Menhub telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mensurvey kemungkinan dibangunnya dermaga.

Sementara, terkait dengan pelaksanaan program tol laut di Maluku, Ia mengungkapkan untuk menghilangkan adanya persaingan tidak sehat, ia mendorong pihak Pemda Maluku untuk dapat menempatkan 1 orang perwakilan misalnya di Surabaya, Jawa Timur.

“Selama ini rupanya ada masalah hubungan yang kurang baik, sehingga pada saat meminta kebutuhannya ke Surabaya, barangnya sudah habis. Dengan menempatkan perwakilan di sana (Surabaya) nantinya semua kabupaten di Maluku dapat mendaftarkan kebutuhanya dan kita akan berikan prioritas kepada permintaan tersebut untuk dibawa melalui Kapal Tol Laut,” ujar Menhub Budi.

Saat ini di Provinsi Maluku memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan saat ini terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). 

Saat ini terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan nasional.(helmi)