Perlu Peran Investor Dalam Pembangunan Infrastruktur Transportasi
Sabtu, 07 September 2019, 07:17 WIB
BisnisNews.id -- Ketersediaan sarana atau infrastruktur transportasi publik di Indonesia yang efektif, efisien, aman dan nyaman tentu menjadikan masyarakat bisa lebih produktif dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan hariannya. Dukungan bagi pembangunan infrastruktur dan percepatannya sangat diperlukan agar dapat didistribusikannya pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Percepatan pembangunan dapat dilakukan apabila Pemerintah bisa memberi ruang pelibatan masyarakat swasta atau privat dalam pembangunan nasional, misalnya di sektor transportasi publik," kata pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan di Jakarta.
Pelibatan swasta tersebut, lanjutnya, bisa dilakukan dalam pembangunan sarana transportasinya seperti pembangunan bandara, pelabuhan, terminal serta pengadaan bus, kapal laut dan pesawat penerbangan.
"Jadi permintaan Presiden Jokowi pada jajaran pemerintahannya agar memberikan layanan baik untuk menarik minat investor lokal atau masyarakat swasta untuk mendukung pembangunan nasional. Layanan baik adalah jaminan kepastian hukum untuk keamanan investasi masyarakat swasta di Indonesia," jelas Tigor.
Menurutnya pelibatan swasta dalam pembangunan nasional adalah positif dan diperlukan agar ada percepatan distribusi hasil pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Keterbatasan dana nasional bisa ditutup atau ditanggulangi dengan pelibatan swasta dalam pembangunan dengan skema Public Privat Patnership (PPP).
Keterlibatan sektor swasta atau privat, papar Tigor menjadi penting, karena itu para investor terutama investor lokal perlu diyakinkan bahwa investasi mereka akan dan bisa berkembang baik.
"Investor lokal mengetahui secara baik kondisi politik dan sistem hukum nasional. Kondisi politik yang kondusif dan kepastian hukum menjadi indikator utama bagi investor lokal yang perlu dibuktikan oleh jajaran pemerintahan presiden Jokowi " terang Tigor.
Jangan sampai ketika investor sedang membangun terus ada kekacauan tekanan politisi menggunakan hukum untuk menekan para investor atau merebut investasi yang sedang berjalan. "Selama para investor bekerja dan berinvestasi secara baik dan benar, pemerintah wajib memfasilitasinya dengan baik," kilah Tigor.
Melindungi investor terutama investor lokal yang baik adalah perlindungan ruang dukungan pelibatan masyarakat nyata bagi pembangunan nasional. "Masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan nasional harus didukung dan dilindungi agar tidak lari dan menanamkan investasinya ke luar negeri," sebut Tigor.
Artinya, menurut dia, dukungan menarik berinvestasi di luar negeri adalah tantangan besar persaingan pelibatan masyarakat sendiri sebagai investor lokal pembangunan nasional.
"Sekali lagi, permintaan presiden Jokowi yang meminta jajarannya untuk memberikan pelayanan baik dan menarik kepada investor lokal adalah penting demi terwujudnya pembangunan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Tigor.(helmi)
