Pertamina Sinergi BUMN Guna Tingkatkan Kandungan Dalam Negeri
Selasa, 21 Januari 2020, 10:50 WIB
BisnisNews.id -- Direktur Utama PT Pertamina Nicke widyawati menuturkan, penggunakan komponen dalam negeri di kilang Pertamina cukup besar. Trennya terus meningkat dan dampaknya cukup signifikan pada pengembangan industri di Tanah Air Indonesia terutama sinergi BUMN.
Pada Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kaltim persentase tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan mencapai 35%. Sementara itu, pada RDMP Cilacap, Jateng GRR Tuban, Jatim dan Integrated Refinery and Petchem Balongan, Jabar TKDN akan mencapai 50%.
"Pada RDMP Balongan Tahap II, TKDN hingga 60%, RDMP Balongan Tahap I dan RDMP/GRR di wilayah Indonesia Timur persentasenya antara 70 - 90%," kata Nicke di Jakarta, kemarin.
Dalam setiap pengembangan dan pembangunan proyek kilang, lanjut dia, Pertamina memastikan adanya penggunaan produk atau jasa dari dalam negeri dengan persentase yang bervariasi untuk tiap lokasi proyek,” imbuh Nicke.
Untuk mengoptimalkan pelibatan industri, menurut Nicke, melalui TP2KP, Pertamina akan bersinergi dengan beberapa BUMN. Mereka itu PT Barata Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Pengembangan Industri Manufaktur dan didukung oleh PT Rekayasa Industri, PT Krakatau Steel, dan terutama Asosiasi Fabrikator Indonesia (AFABI).
Untuk memastikan TP2KP dapat memberikan hasil yang optimal, Pertamina akan meminta bantuan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan asesmen kemampuan dan kapasitas manufaktur dalam negeri.
Sementara itu, Kementerian Perindustrian diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, DBC, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), dan lain-lain.
“Kami telah berkomunikasi secara intensif dengan anggota TP2KP, melakukan diskusi terfokus yang dihadiri oleh Kementerian Perindustrian dan BPPT. Hasilnya, diperoleh 10 topik bahasan, yang akan ditindaklanjuti oleh 5 Kelompok Kerja (Pokja) setelah pelaksanaan Kick Off hari ini,” jelas Nicke lagi.
Kelima Pokja tersebut akan melaksanakan tugas masing-masing yakni kepastian pasar, pendampingan manufaktur, insentif pajak, pinjaman lunak, dan melakukan kajian atas peraturan yang berpotensi menghambat percepatan pembangunan kilang Pertamina.(helmi)
