PLN dan Pusaran Korupsi di BUMN

Listrik padam, diduga karena PLN dililit korupsi (dok, ilustrasi)

BisnisNews.id --  PT PLN adalah salah satu BUMN uang Dirut-nya paling banyak dipenjara karena terbukti korupsi. Akibatnya pengelolaan listrik bagi rakyat sampai ini buruk, kualitasnya rendah tapi harganya sangat mahal menjerat leher rakyat. Konon, cerita rakyat Indonesia di perbatasan Malaysia lebih suka menggunakan listrik Malaysia ketimbang dari PT PLN. 

Listrik PT PLN konon tarifnya sangat mahal, sering padam dan kualitasnya buruk. Sementara listrik Malaysia tarifnya murah, kualitas bagus dan ada kepastian layanan atau  tidak sering padam. 

"Fakta buruknya layanan listrik PT PLN bukan hanya di perbatasan. Misalnya saja saya pernah berkunjung ke Pulau Nias Sunatera Utara. Listrik di Pulau Nias hanya hidup paling lama 5 jam setiap hari," kata  Koordinator Fakta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, kemarin.

Penyebabnya, lanjut dia,  adalah karena PT PLN tidak membayar mitra usaha layanannya di Pulau Nias ketika itu. Begitu pula di pengalaman saya di Kalimantan suatu ketika. "Masyarakat Kalimantan Timur lebih banyak menggunakan alat genset sebagai penghasil listrik di rumahnya," kata Tigor lagi.

lmplikasinya,  menurut dia, masyarakat harus membayar mahal untuk membeli solar sebagai bahan bakar mesin genset listrik mereka. 

Ironis, menurut Tigor, masyarakat membayar mahal tetapi tidak ada kepastian layanan dan buruk kualitas listriknya PT PLN. :Sekarang ini para pejabat PT PLN katanya bingung harus membayar kompensasi akibat mereka padamkan listrik seharian di Jawa Bagian Barat pada 4 Agustus 2019 lalu," kilah Tigor. 

Aneh,  BUMN (PLN) terbesar sampai bingung mencari anggaran Rp 1 Triliun guna membayar kompensasi kepada masyarakat korban pemadaman listrik di Jawab bagian Barat? 

"Pantas jika banyak dirutnya yang dipenjara karena melakukan korupsi. Ada menteri BUMN sebagai induk para BUMN, tapi kok banyak Dirut dan pejabat BUMN yang melakukan korupsi," papar Tigor.

Pertanyaannya sekarang, mengapa Menteri BUMN Rini Soemarno seakan tidak berfungsi mengawasi kinerja BUMN? "Sebaiknya, Pemerintah dalam hal ini  Presiden RI mengevaluasi kinerja menteri BUMN," usul Tigor.

Begitu pula KPK, tambah dia, seharusnya membantu Presiden RI memeriksa serius Menteri BUMN, para Dirut juga pejabat seluruh BUMN serta siapa lagi yang berada bersamanya di pusaran korupsi BUMN di negeri ini.(helmi)