PPPI Dukung Mendagri Tito Tertibkan Parkir Liar Berkedok Ormas

M.Fauzan Ketua Umum PPPI (istimewa)

BisnisNews.id -- Ketua Umum Perkumpulan Pengelola Perparkiran Indonesia (PPPI) Muhammad Fauzan mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Mendagri Tito Karnavian  untuk lebih menertibkan dan membuat pengelolan perparkiran di daerah lebih baik.

"Kami berharap tata kelola perparkiran di Indonesia bisa lebih profesional, yang bisa diimplementasikan dengan teknologi agar pendapat di daerah juga meningkat," kata Fauzan  di Jakarta.

Fauzan juga menambahkan  jika tata kelola perparkiran buruk pasti akan berdampak buruk yang akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak bisa memaksimalkan pendapatan  asli daerah (PAD) secara signifikan.

Pengelola perparkiran juga telah diatur dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara pungutan retribusi parkir yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dipungut sendiri oleh aparat pemda dan bekerja sama dengan pihak ketiga baik swasta, koperasi atau lembaga lainnya.

"Jika memang ingin bisa memperdayakan ormas untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin Pemda juga bisa bekerja sama dengan swasta untuk pelatihan atau bagaimana tata kelola ini bisa ada standarnya dan yang pasti harus profesional," kata Fauzan.

Tata kelola perparkiran ini salah satu potensi sumber pendapatan daerah yang bisa dioptimalkan, agar tidak ada kebocoran- kebocoran. Dan pendapatan ini bisa di olah untuk melakukan pembangunan lebih cepat untuk masyarakat.

"Intinya pengelolaan perparkiran ini harus di kelola dengan baik yang akhirnya dampaknya untuk masyarakat, meningkatkan pelayanan untuk masyarakat," tutup Fauzan.

Diimbau Tertibkan Parkir

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian  mengimbau agar gubernur, bupati/wali kota untuk melakukan penertiban pengelolaan perparkiran di daerah. Jangan sampai merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi.

Kapuspen Kemendari Bahtiar dalam keterangannya menatakan, Mendagri Tito dengan tegas menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. 

Oleh karenanya, Mendagri  Tito ingin para kepala daerah mendukung visi misi Jokowi ini, salah satunya dengan melakukan penertiban tadi. Tata kelola parkir yang buruk dapat merugikan masyarakat, terlebih jika dipungut oleh preman berkedok ormas.

"Pungutan retribusi parkir ini nilai uangnya sangat besar, terutama di perkotaan dan menjadi salah satu sumber pungutan liar, akibatnya Pemda tidak mendapat pemasukan yang signifikan," tegas Bachtiar menirukan.(nda/helmi)