Presiden Ancam Akan Bom Sekolah Dan Hapus Komisi HAM
Rabu, 26 Juli 2017, 22:21 WIB
Bisnisnews.id - Pernyataan Presiden Filipina telah memicu kekhawatiran kelompok hak asasi manusia setelah dia mengancam akan membom sekolah-sekolah pribumi dan menuduh mereka mengajar siswa untuk menjadi pemberontak komunis.
Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan televisi pada hari Senin (24/7/2017), Rodrigo Duterte mengutuk pemberontak karena menghancurkan jembatan dan membakar sekolah di pedesaan namun mengatakan bahwa mereka tidak merusak sekolah pribumi Lumad, yang menurutnya beroperasi di bawah kontrol pemberontak tanpa izin pemerintah.
"Keluar dari sana, Lumads. Saya akan bom, termasuk struktur Anda," kata Presiden. "Saya akan menggunakan angkatan bersenjata, angkatan udara Filipina. Saya benar-benar akan mengebom mereka karena beroperasi secara ilegal dan mengajar anak-anak untuk memberontak melawan pemerintah."
Kelompok hak asasi manusia meminta dia untuk menarik kembali ancaman tersebut, dengan memperingatkan bahwa serangan semacam itu merupakan kejahatan perang.
Human Rights Watch yang berbasis di AS mengatakan undang-undang kemanusiaan internasional melarang serangan terhadap sekolah dan bangunan sipil lainnya kecuali jika digunakan untuk tujuan militer, dan menambahkan bahwa serangan yang disengaja terhadap warga sipil, termasuk pelajar dan guru juga merupakan kejahatan perang.
Anggota parlemen sayap kiri, Emmi de Jesus dari partai Gabriela Women meminta Duterte untuk menarik kembali ancaman tersebut, dengan mengatakan bahwa pasukan pemerintah dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menyerang sekolah dan masyarakat adat di selatan negara itu.
Marah karena serangan pemberontak komunis baru-baru ini terhadap pasukan pemerintah, termasuk sebuah baku tembak senjata akhir pekan lalu yang melukai lima anggota penjaga elitnya, Duterte telah membatalkan perundingan damai dengan gerilyawan Maois dan mengancam simpatisan mereka.
"Dengan menyerukan serangan ke sekolah, Duterte mengarahkan militer untuk melakukan kejahatan perang," kata Carlos Conde dari Human Rights Watch dikutip dari The Guardian.
Conde mendesak Duterte untuk menandatangani sebuah pernyataan politik internasional 2015, Deklarasi Sekolah Aman, yang meminta pemerintah untuk mendukung perlindungan siswa, guru dan sekolah pada masa konflik bersenjata.
Pada hari Senin malam (24/7/2017) Duterte juga menyerukan penghapusan Komisi Hak Asasi Manusia. Dia menuntut agar komisi dan ombudsman yang menginvestigasi pejabat karena korupsi dan pelanggaran lainnya, apabila meminta untuk menginvestigasi polisi dan personil militer maka harus melalui izinnya.
Duterte mengatakan bahwa jika ombudsman gagal mengatasi kekejaman yang dilakukan oleh gerilyawan terhadap pasukan pemerintah, "Sampai mereka bisa mendapatkan kebenaran dan keseluruhan cerita, maka jangan menyelidiki tentara dan kepolisiannya." (marloft)
