Reformasi BKI Dinilai Belum Maksimal
Kamis, 28 Juli 2016, 19:44 WIB
Bisnisnews.id-Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) diingatkan untuk berbenah diri, mengingat masih banyaknya keluhan dari pengguna jasa yang merasa kurang puas terhadap system pelayanan yang diberikan. Dengan kondisi itu, BKI dinilai sulit untuk bersaing dengan klasifikasi kapal dari luar negeri, padahal Indonesia harusnya menjadi pasar utama karena industry pelayaran dalam negeri sedang tumbuh.
Ketua Komite Kebijakan Publik Kemenhub Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, mengakui, BKI harusnya segera berbenah dan mereformasi diri. Dengan demikian diharapkan bisa lebih independen mampu membangun kepercayaan pasar dari perusahaan pelayaranan nasional sehingga dapat menggunakan jasanya secara penuh.
" Kebetulan beberapa kali, menanyakan langsung kepada pemilik kapal tentang kinerja PT BKI, sebagian menjawab, kalau BKI sudah baik, tapi ada beberapa staf survei yang meminta imbalan jasa diluar tarif yang ada," ungkap Marsetio yang juga komisaris PT BKI pada acara Halal Bihalal INSA di Jakarta Kamis (28/07).
Acara yang diselingi kegiatan diskusi juga dihadiri Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto, 32 Ketua DPC INSA se-Indonesia dan Dewan Penasehat INSA serta sejumlah pejabat Kemenhub.
Sedikitnya ada dua pernyataan dari perwakilan DPC INSA Makassar dan Jawa Timur yang menyatakan, bahwa lebih menyukai memakai klas klasifikasi asing yang anggota IACS (International Association of classification Societies), karena tak berbelit dan ongkosnya relatif murah.
" Artinya konfisi di PT BKI sudah seharusnya direformasi,
karena sekalipun sudah didaftar akan
menjadi anggota ke-13 di IACS pada 7 Juli 2016, kalau mental pegawainya masih
suka meminta imbalan, maka proses keanggotannya tak diproses," tegas Masetio.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengakui perusahaan pelayaran nasional belum sepenuhnya menggunaka klasifikasi Indonesia, melainkan klasifikasi asing. Karena BKI belum menjadi anggota IACS. Namun diakui, perusahaan pelayaran nasional berharap BKI segera menjadi anggota IACS sehingga perusahaan pelayaran nasional cukup satu biro klasifikasi yaitu BKI.
