Sarana dan Prasana Transportasi Laut Belum Maksimal

Pelabuhan Kali Adem Jakarta Utara

Bisnisnews.id -  Kondisi sarana dan prasarana transportasi laut di Indonesia belum optimal. Namun pemerintah tidak memiliki pendanaan yang cukup untuk membiayai pembangunan.

Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo mengatakan, hal itu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Skema Pendanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Penyeberangan’ di Jakarta Pusat,  Kamis (6/12/2018)

Sugihardjo mengatakan,  data Bank Dunia, untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB sebesar enam per tahun, Indonesia membutuhkan pembiayaan infrastruktur sebesar 5% per tahun dari total PDB. Idealnya, sedikitnya 12-15 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) dapat dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur.

Hasil FGD ini, ungkap Sugiharjo, diharapkan dapat tersusun skema pendanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta kapal niaga (untuk angkutan laut dan angkutan penyeberangan), agar dapat mengurangi beban APBN.

Sebagai informasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi (Puslitbang) Laut dan ASDP melakukan survei yang dilaksanakan di 17 lokasi pelabuhan di Indonesia.

Untuk pelabuhan laut, Puslitbang Transportasi Laut dan ASDP melakukan survei di pelabuhan Sirombu; pelabuhan Kuala Gaung; pelabuhan Carocok Painan/Panasahan; pelabuhan Sungai Lumpur; pelabuhan Pangandaran; pelabuhan Branta; pelabuhan Kendawangan; pelabuhan Likupang; pelabuhan Luwuk; pelabuhan Larantuka; pelabuhan Tual; dan pelabuhan Nabire. Sementara untuk pelabuhan penyebrangan yaitu pelabuhan Tanjung Pinang (Sri Bintan Pura)-Tanjung Balai Karimun; pelabuhan Jepara-Karimunjawa; pelabuhan Batulicin- Tanjung Serdang; dan pelabuhan Kali Adem, Muara Angke).

Dari 17 pelabuhan, tujuh pelabuhan yang berpotensi untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta atau badan usaha dengan skema KSO, KSP, KPBU, atau konsensi.

Ketujuh pelabuhan tersebut diantaranya pelabuhan Luwuk, pelabuhan Penyeberangan Tj. Pinang – Tj. Balai Karimun; pelabuhan Larantuka; pelabuhan Nabire; pelabuhan Pangandaran dan pelabuhan Carocok Panasahan/Painan.

Untuk skala prioritas sedang yaitu pelabuhan Kendawangan; pelabuhan Tual; pelabuhan Kali Adem/Muara Angke; pelabuhan Likupang; pelabuhan Meulaboh; dan pelabuhan Branta.

Sedangkan untuk skala prioritas rendah yaitu pelabuhan penyeberangan Batu Licin – Tanjung Serdang; pelabuhan Penyeberangan Jepara – Karimun Jawa; pelabuhan Kuala Gaung; pelabuhan Sirombu dan pelabuhan Sungai Lumpur.

Di samping itu, menurut Sugiharjo,  dalam skema pendanaan pembangunan sarana dan prasarana melalui optimalisasi dana domestik, BUMN infrastruktur memiliki peran strategis dan diharapkan dapat menyumbang pembiayaan yang cukup signifikan. (Syam S)