Sidang Dewan IMO, Indonesia Sampaikan Mekanisme Keselamatan di Selat Malaka

Sidang Dewan IMO ke 121 di London Inggrid

Bisnisnews.id  - Ketua Delegasi RI Sugihardjo,  pada sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-121 di London, Inggris menyampaikan intervensi terkait perkembangan Mekanisme Kerjasama Peningkatan Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Intervensi Pemerintah Indonesia itu disampaikan  terhadap agenda C 121/12/2 terkait Protection of Vital Shipping Lanes (Perlindungan Alur Pelayaran Penting), kemarin di London, Inggris.

" Tiganegara pantai yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura yang tergabung dalam Tripartite Technical Expert Group (TTEG) telah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1971," kata Sugihardjo dalam sidang.

Menurutnya, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah melalui Aids of Navigation Funds (ANF) Committee Meeting yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pemeliharaan dan penggantian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Selat Malaka dan Singapura.

Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia yang telah menjadi tuan rumah kegiatan the 20th ANF Committtee Meeting serta kepada negara kontributor dan para pemangku kepentingan terkait di Selat Malaka dan Selat Singapura atas dukunganya dalam program ANF.

"Kami juga memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan di Selat Malaka dan Singapura untuk dapat terlibat dan berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan maritim pada jalur yang digunakan sebagai lalu lintas pelayaran Internasional," tutur Sugihardjo.

Pada kesempatan yang sama, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada IMO atas pelaksanaan kerjasama teknis sektor maritim dalam kerangka Integrated Technical Cooperation Programme (ITCP), dimana pada tahun 2018 Indonesia bekerjasama dengan IMO dalam penyelenggaraan Workshop on the IMO Civil Liability Conventions pada tanggal 18-21 September 2018 di Bali serta program implementasi "2012 Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessels (CTA) yang telah dilaksanakan tanggal 30 Oktober-2 November 2018 di Bali, yang keduanya difasilitasi oleh Kementerian Koordinaror Bidang Kemaritiman.

Indonesia juga mengakui bahwa banyak manfaat yang bisa diambil dari pelaksanaan kerjasama teknis dengan IMO selama ini.

"Kami berharap pelaksanaan program kerjasama teknis IMO ini dapat semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi Indonesia," ujar Sugihardjo.

Sebelumnya, agenda sidang membahas mengenai beberapa isu antara lain laporan kemajuan pelaksanaan skema audit bagi negara-negara anggota IMO atau IMO Member State Audit Scheme (IMSAS), manajemen sumber daya IMO, dan World Maritime University.

Terkait, hal tersebut, Indonesia telah melakukan Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) pada tahun 2014 dan menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan IMSAS yang telah dijadwalkan oleh IMO untuk diaudit secara mandatory pada tahun 2022.

"Sebagai anggota IMO, pada tahun 2022 Indonesia akan menjalani audit wajib oleh IMO dalam kaitannya implementasi seluruh konvensi IMO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah," imbuhnya.

Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menyiapkan IMSAS sekaligus merupakan bentuk peran aktif Indonesia untuk mendukung program yang dikeluarkan IMO.

Sedangkan terkait program pendidikan di World Maritime University (WMU), tercatat pada tahun 2017 terdapat lima orang mahasiswa Indonesia yang telah lulus dari WMU di Malmö, Swedia dan tujuh orang yang lulus pada tahun 2018, serta saat ini ada empat orang mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan di WMU. (Syam S)