Sopir Ugal-Ugalan Tidak Menggugurkan Haknya Mendapatkan Santunan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja
Kamis, 29 Oktober 2026, 16:35 WIB
BISNISNEWS.id - Keselamatan transportasi darat perlu menjadi budaya yang diterapkan oleh semua stakeholders, tidak hanya pemerintah sebagai regulator tetapi juga pihak lainnya, seperti operator perusahaan angkutan dan masyarakat untuk mematuhi aturan.
Direktur Keselamatan Transportasi Jalan, Sigit Widodo menegaskan, perusahaan angkutan yang tidak patuh terhadap standar keselamatan, akan langsung difinalti.
Sanksi itu juga diberikan bila, sopir yang membawa penumpang ugal-ugalan. Terlebih sampai menimbulkan kecelakaan fatal.
Terkait sikap ugal-ugalan si sopir, kata Sigit, bila terjadi kecelakaan fatal, dan penumpang jadi korban, yang terkena sanksi adalah perusahaannya. Artinya. Pihak manajemen tidak mampu membina sopir untuk melaksanakan tugasnya sesuai standar keselamatan.
Kendati demikian, ungkap Sigit, pihaknya tidak pernah merekomendasikan, baik melalui pihak Kepolisian Lalu Lintas maupun asuransi Jasa Raharja, agar si sopir tidak mendapatkan santunan asuransi kecelakaan.
" Perbuatan ugal-ugalan si sopir tidak akan menggugurkan haknya untuk mendapatkan pelayanan asuransi kecelakaan dati Jasa Raharja," kata Sigit dalam media briefing tentang Kselamatan di ruang wartawan Kemenhub, Rabu (28/10/2026) lalu.
Hadir dalam diskusi tersebut, Direktur Utama PT.Jasa Raharja, Muhammad Awaludin.
Berdasarkan data, kata Sigit, pihaknya langsung memberikan sanksi, kepada perusahaan angkutan bersangkutan berupa sanksi administratif, dari yang ter3ndah sampai tertinggi berupa pencabutan izin operasi.
" Sudah ada yang kami tindak, termasuk yang izin operasinya dicabut, tapi tidak menggugurkan hak-hak si sopir mendapatkan santunan kecelakaan dari Jasa Raharja," ungkapnya.
Direktur Jasa Raharja, Muhammad Awaludin menegaskan, sikap ugal-ugalan si sopir yang menjadi penyebab kecelakaan fatal, menjadi urusan penyidik Kepolisian.
" Fokus kami adalah, menhalankan amanah Undang-Undang tentang Kecelakaan lalu lintas jalan, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan,," kata Awaludin.
Dikatakan, kalau si sopir menjadi penyebab kecelakaan dan penumpang jadi korban, " kami langsung memberikan santunan, tidak ada urusan dengan sikap si sopir," tegasnya.
Pengawasan
Ditjen Perhubungan Darat terus memperkuat upaya untuk meningkatkan keselamatan dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak.
“Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab menjamin keselamatan tetapi perlu dukungan dan kolaborasi semua stakeholders . Kami pun melakukan sejumlah langkah mulai dari mewajibkan perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU), menangani lokasi rawan kecelakaan, hingga rutin melakukan rampcheck di terminal penumpang dan pool perusahaan otobus guna memastikan kendaraan memenuhi persyaratan administratif dan teknik laik jalan,” kata Sigit.
Sigit juga menjelaskan berdasarkan data Korlantas Polri pada periode 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas dan kelompok usia pelajar/mahasiswa menyumbang sekitar 39 persen dari total keterlibatan kecelakaan.
Jumlah tersebut menjadi perhatian pemerintah, sebagai langkah pencegahan, Ditjen Perhubungan Darat menjalankan program Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) mulai dari kawasan permukiman hingga kawasan SD, SMP, dan SMA/sederajat. Sampai dengan tahun 2026 telah dibangun Zona Selamat Sekolah (ZoSS) pada 403 lokasi.
Selain itu, keselamatan transportasi jalan juga berfokus pada angkutan barang yang berkeselamatan dengan memastikan pengawasan serta penegakan hukum dilakukan secara lebih efisien dan transparan melalui pemanfaatan teknologi ETLE HUB.
Sistem ini telah mencatat 221.606 deteksi kendaraan di 51 titik UPPKB dan BUJT selama periode 10 Agustus hingga 27 Oktober 2026.
“Selain pengawasan, upaya yang dilakukan untuk membangun budaya keselamatan dengan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hingga perubahan perilaku masyarakat. Kami menyasar pelajar, komunitas, pengemudi angkutan, maupun masyarakat umum lainnya, kami turut melibatkan berbagai mitra untuk berkolaborasi dalam memberikan edukasi keselamatan,” ucap Sigit.
Sejalan dengan upaya Kemenhub, PT Jasa Raharja turut mendorong peran yang lebih luas dalam ekosistem keselamatan transportasi jalan.
Awaluddin mengatakan, pihaknya tidak hanya ingin berkontribusi pada penanganan setelah kejadian kecelakaan, tetapi juga ingin memperkuat kontribusi dalam pencegahan kecelakaan melalui kolaborasi bersama regulator dan stakeholders lainnya.
"Kami tidak ingin hanya hadir setelah kecelakaan terjadi melalui pemberian santunan. Jasa Raharja ingin berkontribusi lebih dalam membangun ekosistem keselamatan, terutama melalui upaya pencegahan dan bagi kami keselamatan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah atau satu lembaga saja sehingga kita perlu bergerak bersama, melibatkan seluruh stakeholders, komunitas, dan masyarakat," ungkapnya.
Sigit pun berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat sehingga keselamatan menjadi bagian dari budaya masyarakat, bukan sekadar kewajiban untuk mematuhi aturan. (Syam)
