Subsidi BBM dan LPG Turun, Pertamina Harus Kerja Esktra Keras
Senin, 02 September 2019, 15:17 WIB
Pengamat energi dan Direktur Puskepi Sofyano Zakaria (istimewa)
"Berdasarkan Data Nota Keuangan RAPBN 2020 pos subsidi BBM hanya sebesar Rp20,8 triliun atau turun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp32,3 triliun," kata pengamat energi Sofyani Zakaria menajwab BisnisNews.id di Jakarta, Senin (2/9/2019).
Untuk anggaran subsidi LPG, lanjut Sofyano juga turun dari Rp58 triliun tahun 2019 menjadi Rp54,4 triliun tahun 2020 mendatang. "Sementara, anggaran subsidi listrik justru naik dari Rp52,3 triliun menjadi Rp62,2 triliun," jelas Sofyano lagi.
Turunnya subsidi BBM dan LPG, menurutt Direktur Puskepi itu, mau tidak mau pasti akan membuat Pertamina harus kerja ekstra. "Manajemen BUMN igas itu harus bekerja keras menata, mengatur dan mengendalikan distribusi BBM subsidi dan LPG subsidi," kilah Sofyano.
Celakanya lagi, menurut Sofyano, jika atas hal itu ternyata menimbulkan effek misalnya terjadi "kekosongan" pasokan BBM dan LPG dan sejenisnya ke masyarakat. "Jika hal ini sampai terjadi, maka Pertamina akan menjadi sasaran tembak pihak-pihak tertentu," terang Sofyano.
Selain itu, menurut Puskepi, manajemen Pertamina harus kerja lebih keras, termasuk dalam menjalankan tugas menyediakan BBM Satu Harga. "Jumlah atau volume BBM untuk SPBU di wilayah 3T (terdepan, terbelakang dan terpencil) tidaklah signifikan. Namun jika sampai langka, maka bisa memicu masalah sosial di masyarakat," kilah Sofyano.
Koreksi Harga BBM Solar ?
Oleh karenanya, sebut dia, Pemerintah harus berani mengoreksi naik harga BBM jenis solar dan solar subsidi dikhususkan buat kendaraan angkutan barang plat kuning maksimal rodanya hanya 6 buah. Dan, (BBM Solar) khusus hanya untuk angkutan penumpang plat kuning," usul Sofyano.
Dalam hal ini, papar Sofyani, Pemerintah harus mulai berani menghapus subsidi (BBM) Solar buat kereta api. Apalagi, kereta api yang menjual tiket bisnis dan eksekutif denganharga tinggi, dan BUMN itu sudah untung. Idealnya, KAI tidak perlu BBM subsidi, sehingga tak memberatkan beban APBN.
Selain itu, usul Puskepi, BBM Solar subsidi untuk PT Pelni dan PT ASDP juga harus dicabut diganti dengan subsidi pada harga tiket penumpang. Opsi ini akan lebih tepat dan mudah kontrolnya.
Dengan menurunnya subsidi BBM dan LPS, maka hal ini akan menjadid "pekerjaan rumah" yang berat bagi Pertamina. Siapapun Dirut Pertamina bahkan Menteri BUMN dan Menteri ESDM harus bekerja ekstra keras.
"Jika mereka salah dalam menata, mengatur dan pendistrubusian BBM Solar subsidi dan juga LPG akan timbul masalah. Jika itu yang terjadi, maka Pertamina dipastikan menjadi sasaran tembak berbagai pihak yang berkepentingan," tegas Sofyano.(helmi)