Tantangan Terberat Infrastruktur Jalan dan Pengembangan Wilayah Adalah Masalah Pendanaan

BISNISNEWS.id - Infrastruktur jalan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas Nasional dan pengembangan wilayah, namun padat modal dan ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengembangan wilayah

Direktur Utama PT Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II DPP
Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI)  Subakti Syukur  mengatakan, aspek pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan target pembangunan.

“Dalam pengembangan infrastruktur yang berkesinambungan, khususnya jalan tol, tentu terdapat tantangan dalam kegiatan pengusahaan jalan tol terkait pembiayaan infrastruktur jalan tol seperti biaya pembebasan lahan serta biaya konstruksi yang terus meningkat, selain itu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) juga dituntut untuk bisa menghasilkan pengembalian investasi/bisnis kepada semua investor, sehingga BUJT diharapkan dapat melakukan creative financing dengan berbagai skema, baik berbasis hutang maupun berbasis ekuitas, serta melaksanakan program asset recycle untuk mendanai proyek-proyek jalan tol baru. Hal ini tentunya dapat dicapai dengan kepercayaan dari bank/lender serta para investor sehingga iklim investasi jalan tol dapat tumbuh dengan baik," kata Subakti  dalam opening speech pada Seminar Nasional dan Kunjungan Proyek Bertajuk "Pembiayaan Kreatif dan Berkelanjutan Pembangunan Jalan di Indonesia," di Jakarta, baru-baru ini.

HPJI melalui Bidang II (Investasi dan Pembiayaan Jalan) didukung oleh PT Jasa Marga bekerja sama dengan PT Hutama Karya mengadakan seminar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bagi para profesional di bidang jalan, masyarakat secara umum dan anggota HPJI khususnya mengenai investasi dan pembiayaan jalan yang berkelanjutan di Indonesia.

Seminar ini menjadi sarana bagi peserta untuk diikutkan dalam proses Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB). Kegiatan seminar ini dirancang dilaksanakan secara berkala dengan mengikutsertakan profesional dan akademisi terkait bidang investasi dan pembiayaan jalan.

Turut hadir dalam Seminar Nasional, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua HPJI Hedy Rahadian, Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN Nora Osloi Sinaga, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Taufik Wijoyono, Direktur Utama Jasa Marga sekaligus Ketua Bidang II Dewan Pengurus Pusat (DPP) HPJI Subakti Syukur, Sekretaris Umum DPP HPJI Heddy R. Agah serta jajaran pengurus HPJI.

Hadir sebagai narasumber dalam Seminar Nasional ini di antaranya yaitu Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof Chandra Wijaya, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero) Eka Setya Adrianto yang difasilitasi oleh Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Apri Artoto sebagai moderator. 

Menurur Subakti, kegiatan yang diinisiasi oleh Bidang II DPP HPJI ini, diharapkan dapat meningkatkan wawasan anggota maupun stakeholder HPJI mengenai pengembangan investasi dan pembiayaan jalan di Indonesia. 

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR sekaligus Ketua Umum HPJI Hedy Rahadian, yang bergabung melalui zoom meeting, menjelaskan bahwa penyediaan infrastruktur, khususnya jalan baik jalan nasional/daerah maupun jalan tol, merupakan instrumen ekonomi yang sangat penting upaya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, serta mendukung kelancaran distribusi logistik. 

“HPJI dapat menjadi wadah independen dan sarana untuk memfasilitasi peningkatan evaluasi serta peningkatan implementasi Good Corporate Governance (GCG) khususnya pendanaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Tidak hanya yang terkait dengan pendanaan, HPJI juga bisa berkontribusi kepada para operator jalan tol untuk semakin mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik di jalur maupun Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP),” ujar Hedy. 

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Chandra Wijaya dalam materinya “Investasi & Pembiayaan Jalan yang Kreatif dan Berkelanjutan” menjelaskan bahwa insfrastruktur jalan di Indonesia merupakan aspek penting yang menciptakan multiplier effect. Sehingga diperlukan konsep investasi dan pembiayaan infrastruktur jalan yang kreatif dan berkelanjutan dimana skema pembiayaan dapat bersumber dari dana swasta maupun dana dari para pemangku kepentingan non pemerintah yang dapat dikombinasikan dengan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Barang Milik Negara (BMN) dan memperhatikan prinsip keberlanjutan yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. 

“Untuk memenuhi investment gap yang saat ini terjadi di Indonesia, tentu diperlukan investasi untuk dialokasikan dalam pembangunan, pemeliharaan hingga perbaikan infrastruktur jalan. Dalam prinsip investasi dikenal kriteria risk dan return, sehingga baik infrastruktur jalan maupun jalan tol harus memenuhi kriteria agar menjadi peluang investasi yang menjanjikan,” jelasnya. 

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, skema KPBU telah umum digunakan dan mengalami berbagai perkembangan yang difokuskan pada tipe risiko baik dari sisi Pemerintah maupun BUJT. Reformasi skema KPBU pada sektor bidang PUPR tentu diperlukan diantaranya untuk meningkatkan porsi KPBU dalam Kerangka Pendanaan Proyek PUPR, menurunkan funding gap kebutuhan investasi infrastruktur hingga untuk mencapai Target Infrastruktur Indonesia Emas 2045.  

“Untuk itulah kami menggagas Three Bold Actions yaitu yang pertama, Fast Track KPBU, kami transformasi durasi pelaksanaan tahap penyiapan KPBU yang sebelumnya mencapai 1,5-2,5 tahun menjadi 6 bulan dan tahap transaksi KPBU yang sebelumnya 1- 1,5 tahun menjadi hanya 3 bulan. Yang kedua yaitu, Investment Under Certainty untuk membuat investor nyaman dengan kita, di antaranya dengan melakukan perluasan penjaminan proyek, implementasi inovasi dukungan serta penyiapan pipeline hingga 100 proyek KPBU. Yang ketiga, yaitu Integrated & ESG-Based PPP untuk menciptakan keterpaduan dan mempromosikan infrastruktur berkelanjutan untuk memberi manfaat yang lebih luas,” ujar Herry. 

Selanjutnya, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Hutama Karya (Persero), Eka Setya Adrianto yang menyampaikan materi terakhir tentang ”Pembiayaan Jalan Tol Trans Sumatera” menjelaskan mengenai penyediaan infrastruktur jalan, khususnya Jalan Tol Trans Sumatra, serta tantangan yang dihadapi dalam pengusahaan jalan tol tersebut yang dinilai layak secara ekonomi, namun belum layak secara finansial. 

“Pulau Sumatra merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan kontribusi PDB terbesar kedua nasional dengan SDA bernilai ekonomi tinggi, namun jumlah penduduk yang besar ini tidak diimbangi dengan pemerataan indeks pembangunan manusia antar wilayah. Dengan adanya penugasan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, kami menjalankan skema pembangunan melalui pendanaan ekuitas berbasis PMN dan asset recycling serta pendaan pinjaman dan dukungan konstruksi. Sedangkan skema pengembalian kami jalankan dengan penerapan tarif dan Pengembalian Berkala Berbasis Layanan (PBBL),” jelas Eka. 

Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan yang dikelola oleh anak usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Japek Selatan (JJS). Dalam kunjungan proyek ini, peserta mendapatkan penjelasan progres proyek serta berbagai tantangan yang dihadapi serta mitigasi risiko yang dijalankan oleh PT JJS. Para peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung struktur Jembatan Sungai Citarum sepanjang 120 meter dan juga Gerbang Tol Kutanegara. (*/Syam)