Ibukota Negara Dan Dukungan Layanan Transportasi

Djoko Setijowarno, staf pengajar FT Sipil Unika Soegijopranoto, Semarang

BisnisNews.id -- Pemindahan Ibukota Negara  negara baru dari Jakarta ke Kalimanan Timur harus disertai dukungan pengembangan layanan transportasi modern yang ramah lingkungan, terpadu dan terjangkau harganya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (26/8/2019)  sudah resmi mengumumkan rencana pemindahan ibukota negara, terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yakni sebagian berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kecamatan Samboja) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku). Alasan pemindahan ibukota disebabkan beban Kota Jakarta dinilai sudah cukup berat sebagai pusat aktivitas bisnis, pemerintahan dan jasa. 

Dampak nyata sudah  menimbulkan masalah kepadatan dan kemacetan lalu lintas cukup parah (butuh 3-5 jam untuk pulang pergi di Jakarta), kerugian ekonomi dampak kemacetan, polusi udara tinggi, pencemaran air sudah parah, rawan gempa. Disamping itu beban Pulau Jawa semakin berat dengan masalah kepadatan penduduk (54 persen dari total penduduk Indonesia).

Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur nampak relatif lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung. Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota  Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional dan tidak lama lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan (99,35 kilometer/ km). 

Provinsi Kalimantan Timur sudah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang baru beroperasi 24 Mei 2018. 

Kini juga sudah tersedia pula Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam. Namun transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta. Layanan transportasi umum perkotaan sama dengan kota lain, makin buruk. Sudah ada layanan bus AKAP rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Ada juga layanan bus AKDP, angkutan bus perintis dan penerbangan perintis.

Sekarang sedang dikerjakan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemajuan pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68 persen, diprediksi selesai tahun 2021.  Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan waktu tempuh bisa 1 jam perjalanan darat. 

Juga tengah dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer. Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor. Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.

Di ibukota negara baru dapat dibangun sistem jaringan transportasi yang terintegrasi antara perencanaan tata ruang (urban planning) dengan perencanaan transportasi (transport planning). Pembangunan transportasi sudah harus berorientasi pada kebutuhan manusia. 

Tidak lagi berfokus kepentingan mobilitas kendaraan pribadi, seperti yang selama ini berlangsung. Artinya, pilihan prioritas harus diberikan bagi pejalan kaki, pesepeda dan angkutan umum. Kendaraan bermotor listrik dapat didorong wajib digunakan di kawasan ibukota negara yang baru ini.

*Djoko Setijowarno, staf pengajar FT Sipil Unika Soegijopranoto, Semarang/ elm