170 Penyalur BBM Satu Harga Akan Selesai Dibangun Akhir 2019
Rabu, 10 Juli 2019, 20:28 WIB
Bisnisnews.id -- Sepanjang 2017 hingga 2019, Pemerintah/ Kementerian ESDM akan membangun 170 lembaga panyalur BBM Satu Harga. Khusus di tahun 2019 ini, ditargetkan dibangun 39 lembaga penyalur BBM Satu Harga, meliputi 38 lembaga penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 lembaga penyalur oleh PT AKR) Corporindo Tbk.
Target Pemerintah akan membangun 170 lembaga penyalur BBM Satu Harga hingga akhir tahun 2019 mendatang. Dan sampai awal Juli ini, sebanyak 162 titik rampung terbangun dan sisanya dipastikan selesai akhir tahun ini.
Dari 162 titik yang sudah beroperasi tersebut, sebanyak 131 titik telah diresmikan dan sisa 31 titik siap untuk diresmikan. Rencananya, Menteri ESDM Ignasius Jonan akan segera meresmikan BBM Satu Harga di Pulau Rote.
Data Kementerian ESDM menyebutkan, tahun 2017 telah dibangun 57 lembaga penyalur, dengan rincian 54 lembaga penyalur dibangun PT. Pertamina (Persero) dan 3 lembaga penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk. Pada tahun 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 lembaga penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 6 lembaga penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Sesuai rencana, program BBM Satu Harga akan berlanjut hingga 2024 mendatang. Pada saat itu, diperkirakan akan terbangun 500 lembaga penyalur. Pemerintah sendiri sudah memetakan ada 1.502 lokasi di seluruh pelosok Indonesia yang belum memiliki lembaga penyalur.
"BBM Satu harga ini setelah 2019 akan terus dibangun sampai 2024. Kalau mau seluruh kota lengkap, jumlahnya ada 500 (lembaga penyalur). Jadi tambah lagi 330 (lembaga penyalur) di kecamatan sampai tahun 2024," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan seperti dilansir siaran resmi Kementerian ESDM di Jakarta.
Bulan Mei 2019 lalu, Menteri Jonan telah meresmikan beroperasinya SPBU 55.865.14, lembaga penyalur BBM Satu Harga di Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menteri Jonan menambahkan, tidak ada kendala berarti dalam menjalan program ini. Dukungan pemerintah daerah menjadi kunci agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, mengingat selama ini masyarakat di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) membeli BBM dengan harga lebih mahal dibandingkan wilayah perkotaan.
"Tidak ada kendala (jalankan program BBM Satu Harga). Kita lakukan pemetaan, sepakat dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan sebagainya, sudah kita bangun. Kendala paling utama yang saya minta kepada semua kepala daerah, terutama bupati atau walikota, izin prinsip atau izin lokasinya harus dikasih. Jangan sampai kita membangun untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik diperlambat," tegas Jonan.(Helmi)
