40 Proyek Infrastruktur Kemenhub di Ditawarkan Kepada Investor Malaysia
Selasa, 19 November 2019, 10:01 WIB
BisnisNews.id - Pemerintah Indonesia menawarkan peluang investasi di sektor infrastruktur transportasi kepada para calon investor asal Malaysia. Peluang investasi strategis ini juga dibuka untuk sejumlah proyek Kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
Sejumlah proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha yang berpeluang ditawarkan dengan skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia yaitu 40 proyek infrastruktur di lingkungan Kementerian Perhubungan. Yakni, empat proyek bandara udara, 15 proyek pelabuhan, delapan proyek darat, dan 13 proyek jalur kereta api.
Penawaran peluang investasi yang disampaikan pada kegiatan Transportation Investment Forum (TIF) 2019 di Hotel Sheraton Imperial Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 18 November 2019 tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi di Indonesia pada sejumlah proyek strategis.
Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur Malaysia, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi pembangunan infrastruktur Indonesia kepada calon investor potensial dari Malaysia untuk ikut berpartisipasi dalam proyek – proyek transportasi di Indonesia
Acara yang dibuka Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana juga dihadiri sejumlah narasumber. Yaitu, Direktur Infrastruktur Perencanaan BKPM, Dadang Jusron selaku Wakil Direktur untuk PPP dari BAPPENAS, Jonter Sitohang selaku perwakilan dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Investasi Kemenhub, dan Rizka Anandita Ramses selaku Wakil President PT Penjaminan Infrastruktur Indoenesia (PT PII).
Forum dikusi yang di moderatori oleh Mohamad Faizal selaku Direktur Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC) Singapura juga menghadirkan pembicara Robby Kurniawan selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenhub RI.
Forum yang cukup bergengsi dalam menarik para calin investor tersebut juga dihadiri beberapa asosiasi kontruksi Malaysia. Diantaranya, Chec Constuction Sdn Bhd, Construction Industry Development Board Malaysia, HSS Enginering Sdn Bhd, MMC Group Corporation Berhad, Prasarana Berhad, MRT Corporation, Kumpulan Wang Amanah Pensiun (KWAP), Malaysia Airports Holding Berhad (MAHB), Maybank Investment Berhad, Sunway Construction Temokin Builder Sdn Bhd, Sapura Holding Berhad, Mudajaya Corporation Berhad, Muhibbah Engineering Berhad, Hyundai Masboh Sdn Bhd, Pembenaan YTL Sdn Bhd, Perdana Builder Berhad, Lfe Engineering Sdn Bhd. UEM Sunrise Berhad.
Dubes RI Rusdi Kirana dalam sambutannya menyampaikan keyakinan terkait kesempatan yang terbuka bagi para investor Malaysia untuk dapat berinvestasi dibeberapa sektor transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan RI.
Menurutnya, peluang investasi ini dapat mempererat hubungan bisnis antara Indonesia-Malaysia.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur sangat krusial terhadap pembangunan beberapa daerah di Indonesia. Dalam empat tahun saja Indonesia telah mempercepat pembangunan infrastruktur yang menghubungankan darat, udara, dan laut.
Pada tahun 2019 ini, total jalan tol ya g twlah dibangun tercatat 1,794 kilometer.Beberapa diantaranya adalah penyelesaian proyek tol Trans Jawa yang menghubungkan Pelabuhan Merak, Banten ke Surabaya, Jawa Timur dan dapat ditempuh dalam kurun waktu lebih kurang 9 jam yang awal mulanya memakan waktu 14 jam.
Saat ini pembangunan tol Trans Sumatera dari Aceh ke Bandar Lampung, diperkirakan dapat memangkas waktu perjalanan dari 12 jam menjadi 6 jam perjalanan. Selain jalan tol, Pemerintah Indonesia juga membangun 27 pelabuhan komersil sejak 2015 untuk menghubungan laut dan 7 bandara udara baru di tahun 2015-2017.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kemenhub Robby Kurniawan dalam sambutannya menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, pembangunan konektifitas sector transportasi Indonesia bertujuan untuk meningkatkan peran Badan Usaha Milik Negara dan Sektor Swasta dalam pembiayaan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP).
Dalam lima tahun kedepan pembangunan infrasturktur masih merupakan prioritas utama. Proyek tersebut termasuk 3,000 km jalan baru dan 2,500 km jalan toll yang memakan biaya hingga Rp 2,000 Triliun atau senilai 142 Miliar Dolar AS. Sementara, pembiayaan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia hanya sebesar Rp 600 Triliun atau sekitar 42.6 Miliar Dolar AS dan sisanya Rp 1,400 Triliun atau sekitar 99.6 Miliar Dolae AS akan ditawarkan kepada pihak swasta.
Agenda kegiatan Transportation Investment Forum dilanjutkan dengan “klinik konsultasi” yang dibuka oleh masing - masing sektor yang memberikan kesempatan kepada para calon investor Malaysia yang berminat untuk mendiskusikan lebih detail terkait proyek – proyek di Kementerian Perhubungan. (Syam S)
