60 Persen Warga Jakarta pada 2029 Menggunakan Angkutan Umum Massal

Bisnisnews.id - Pemerintah menargetkan sebanyak 60 persen dari pergerakan warga Jakarta pada tahun 2029 akan menggunakan angkutan umum massal. Pengembangan infrastruktur utama dikombinasikan dengan peningkatan sistem transportasi serta pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek, diyakini akan menjadikan target tersebut terealisasi.

Menteri Perhubugan Budi Karya Sumadi mengatakan, pergerakan 60 persen tersebut artinya MRT, LRT, BRT, dan KRL sudah berfungsi dan menjadi bagian terpenting bagi masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh semua pihak, terutama peranan swasta.

Dalam pengembangan sistem transportasi untuk kota-kota besar, konsep Transport Oriented Development sering diajukan. Skema ini memberikan waktu tempuh yang lebih pendek dengan memusatkan simpul aktivitas dan mengintegrasikan transportasi umum berbasis rel dan jalan raya.
TOD biasanya merupakan penggunaan lahan campuran dengan kepadatan pengembangan properti yang tinggi. TOD akan menciptakan lingkungan yang mudah dijangkau karena transportasi umum dapat diakses dalam jarak lebih kurang 1 km atau sekitar 5 sampai 10 menit berjalan kaki.

"Saya yakin dengan mengembangkan TOD, masalah transportasi terutama kemacetan lalu lintas akan berkurang karena orang yang tinggal di daerah TOD cenderung menggunakan angkutan umum karena akan lebih nyaman. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan transportasi untuk mengalihkan penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum," urai Menhub, Rabu (14/2/2018) saat menjadi Keynote Speaker pada seminar Internasional dengan tema "Mempercepat Proyek Infrastruktur" yang diselenggarakan International Urban Development Association (INTA) di Jakarta.

Menurut Menhub, dengan pergerakan 60 persen tersebut artinya MRT, LRT, BRT, dan KRL sudah berfungsi dan menjadi bagian terpenting bagi masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh semua pihak, terutama peranan swasta.

"Karena transportasi massal itu waktunya tepat, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu tidak bisa dilakukan kita sendiri, kita harus minta swasta untuk bergabung. Semua harus ikut terlibat, agar tahun 2029 itu dapat tercapai. Kalau kita masih ego sektoral, ini tidak akan terjadi. Saat ini baru berkisar 40 persen," tuturnya. (Adhitio)