BisnisNews.id -- Saat ini tercatat ada 200 Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang terdaftar di Ditjen  Perhubungan Laut (Hubla), Kemenhub. Dari jumlah itu, tercatat sebanyak 68 perusahaan jadi anggota ABUPI yang tahun ini merayakan  Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5.

"Sudah 8 BUP mendapat konsesi, sedangkan 7 BUP masih proses konsesi. Bahkan ada yang sudah 4 tahun belum selesai juga,” kata Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum ABUPI kepada pers, di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Kita berharap kepada Pemerintah/ Kemenhub RI untuk membantu mamfasilitasi mempercepat pengurusan konsesi BUP tersebut. "Sudah lama proses itu dilakukan, dan sampai sekarang mereka belum mendapatkan konsesi itu," kata Febri dalam sambutan  perayaan HUT ke-5 ABUPI itu.

Dikatakan Febri,  “Selama hari ini (dari pagi) ABUPI menggelar  Munas, dan pada malam harinya syukuran dalam rangka 5 tahun asosiasi ini. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi Ketua ABUPI lima tahun mendatang,” ujar Febri  lagi.

Direktur MCT itupun menceritakan jika agenda Munas yakni laporan pengurus dan pemilihan ketua umum untuk periode lima tahun ke depan. Dan pengurus baru siap berlari untuk mendukung Pemerintah dan meningkatkan kinerja anggotanya.

Febri pun mengemukakan bahwa dalam lima tahun ini, sudah berhasil mengembangkan 11 korwil ABUPI, antara lain Jakarta, Banten, Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, dan Jabar.

“Kedepan bagaimana ABUPI tetap bisa eksis. Kami juga sudah melakukan kerjasama dengan BPSDM untuk pelatihan kepelabuhanan, dan sudah 15  angkatan,” kata Febri.

Ketika ditanya mengenai sulitnya BUP mendapatkan konsesi, Febri mengatakan, bahwa kepemilikan hak atas tanah/ lahan menjadi syarat dari Kemenhub untuk peroleh konsesi.

Masalah lahan ini harus diselesaikan dengan lembaga lain, seperi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Kemudian masalah lingkungan dengan Kementerian LHK dan masih banyak lagi.

"Naik jika terkait investasi kepelabuhanan, Kemenhub alangkah baiknya menjadi leading sector untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas," kilah Febri.

Masalah adminitrasi dan izin konsesi ini harus dipercepat, karena terkait dengan kemudahan investasi yang dicanangkan Presiden Jokowi. “Lalu BUP harus investasi fisik yang padat modal. Karenanya hak kepemilikan lahan sangat penting,” katanya.

Sementara, menurut Febri, BUP itu, untuk rata-rata investasi membutuhkan dana antara Rp200 miliar sampai Rp1 triliun. "Pelaku usaha tentunya ingins segera beroperasi dan meraih untung. Namanya jua pengusaha," kilah Febri mantap. 

ABUPI Go International

“Kita harus semakin mempererat hubungan yang sudah terjalin antara ABUPI dengan luar negeri. Kalau bisa lebih meningkatkan sebagai kepartneran dengan mitra asing,” tegas Febri.(helmi)