Airlangga Jelaskan, Perpres 20/2018 Hanya Untuk TKA Dengan Keterampilan Khusus

Ribuan buruh turun ke jalan merayakan hari Buruh Internasioanl 1 Mei 2018. salah satu tuntutannya adalah tolak Perpres 20/2018. tentang TKA (AP Photo/Achmad Ibrahim).

Bisnisnews.id - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tepis tudingan, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia sangat melonggarkan TKA masuk Indonesia, terutama dari Tiongkok.

Airlangga dalam pernyataan tertulisnya Rabu (2/5/2018) di Jakarta menjelaskan, TKA yang boleh masuk ke Indonesia berdasarkan Perpres 20/2018 adalah mereka yang memiliki keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia .

"Kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus yang ketersediaannya kurang di Indonesia," kata Airlangga.

Kemenperin mencatat selama lima tahun terakhir (2013-2017) terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri dari 14,9 juta orang pada tahun 2013 menjadi 17 juta orang tahun 2017, atau rata-rata naik 512 ribu orang per tahun.

Peran sektor industri dalam menyerap tenaga kerja, melonjak dari 13,54 persen pada tahun 2013 menjadi 14,05 persen pada tahun 2017.

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0.

Pasalnya, ketrampilan para pekerja tersebut mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.

"Setelah 3,5 tahun pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur, sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Dengan kualitas SDM yang baik, mereka bisa berkompetisi di tengah era persaingan bebas saat ini," kata Airlangga.

Menperin menyampaikan seiring dengan beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri, semestinya dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal.

"Untuk itu, kami menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi guna menciptakan SDM yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan industri dalam mendukung kemandirian ekonomi nasional," tuturnya.

Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang "link and match" antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia, meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara serta DKI Jakarta dan Banten.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta (Ari)