Aset Pertamina di Barito Timur, Dikerjasamakan Dengan Pihak Ketiga

Pertugas Pertamina didukung aparat dan Pemda tertibkan aset di Kab Barito Timur (dok-pertm)

BisnisNews.id --  Berdasarkan dokumen resmi PT Pertamina (Persero), pengadaan Aset Jalan dan Landing Site di kab Barito Timur, Kalimantan Timur telah dilakukan sejak 1967 - 1972 untuk mendukung kegiatan eksplorasi minyak perusahaan (PT Pertamina) khususnya di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan sekitarnya.

VP Corporate Communication Fajriyah Usman, menyatakan sejak Agustus 2019, perseroan telah menugaskan Patra Jasa, anak perusahaan Pertamina, untuk melakukan penertiban dan pengelolaan aset jalan dan landing site milik Pertamina yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan pihak lain tanpa persetujuan perusahaan.

"Saat ini kami telah mengambilalih pengelolaan aset tersebut dan sedang melakukan maintenance jalan agar kondisinya lebih baik, dapat dimanfaatkan masyarakat serta memberikan manfaat bagi perusahaan dan negara," kata Fajriyah di Jakarta.

Menurut Fajriyah, hingga 15 Oktober 2019 nanti, aset jalan tersebut masih dalam proses maintenance meliputi perbaikan drainase dan badan jalan.  Selama proses perawatan, lanjutnya, Pertamina melakukan pengaturan jadwal dalam penggunaan jalan. 

"Selanjutnya dalam rangka pendayagunaan aset, pada tahun 1978 - 1983 perusahaan melakukan kerjasama pengelolaan dengan PT Yayang Indonesia & PT AYA Timber. Pada 1990 - 2004 kerjasama berlanjut dengan Barito Pasific Timber,"  tukas   Fajriyah lagi.

Kerjasama berikutnya terjalin dengan PT Megastar Indonesia pada periode 2012 - 2017.  "Pada periode ini, Pertamina melakukan proses sertipikasi lahan, dimana pada tahun 2015 telah terbit 12 sertipikat dan tahun 2017 terbit 5 sertifikat," jelas Fajriyah.

Selanjutnya, pada periode 2018 – 2019, pengelolaan aset dilakukan bersama dengan Badan Usaha Milik Desa setempat, namun pengelolaannya masih terkendala karena adanya pungutan illegal dari pihak lain.

"Setelah dilakukan penertiban pengelolaan aset oleh Patra Jasa, kami berharap tidak ada lagi pungutan illegal tanpa persetujuan Pertamina," pungkasnya.(helmi)