Bangun Destinasi Wisata Likupang, Ini Program Kemenhub
Kamis, 06 Februari 2020, 15:36 WIB
BisnisNews.id -- Pemerintah/ Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun destinasi Likupang, Sulawsi Utara. Pada tahun 2020 ini telah dialokasikan dana sebesar Rp146 miliar, guna membangun infrastruktur transportasi berupa dukungan untuk sektor darat, perkeretaapian, laut dan udara untuk Likupang dan sekitarnya.
"Dengan pintu masuk (ke Likupang) penerbangan melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Proses pengembangan Badara Sam Ratulangi dilakukan tahun 2020. Proyek tersebut meliputi perluasan terminal penumpang dan perpanjangan runway menjadi 2.800 meter," kata Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Menhub Budi Karya menyampaikan, pihak Kemenhub akan membangun Pelabuhan Penyeberangan Likupang dengan konsep baru yang lebih modern.
"Sedang alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar. Begitu juga dengan Pelabuhan Laut Likupang juga akan dibangun dengan konsep modern namun tetap mengusung nuansa kedaerahannya," jelas Menhub Budi.
Sementara, rencana anggaran sebesar Rp50 miliar dibangun secara MYC 2020-2021. Untuk Destinasi Likupang juga akan dibangun Kapal Bottom Glass dengan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk kapal jenis Bottom Glass Trimaran sebanyak dua unit.
DPR Dukung dan Apresiasi
Selanjutnya, pimpinan Komisi V DPR menyatakan siap mendukung kepada Pemerintah/ Kemenhub untuk membangun infrastruktur dan fasilitas transportasi di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut temasuk destinasi Likupang, Sulawesi Utara.
Komisi V DPR juga meminta Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemda dan melibatkan partisipasi masyarakat sekitar pada proses pembangunan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, DPR juga meminta Pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastuktur dan fasilitas transportsai di 5 KSPN tersebut diselesaikan tepat waktu, tepat sasaran dan dioperasikan secara professional sesuai standar pelayanan yang baik.
Langkah ini dalam rangka meningkatkan penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan usaha.(nda/helmi)
