BisnisNews.id -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam  Rapat Terbatas di Kantor Presiden Kamis (5/3/2020),  mengutarakan kegusarannya atas biaya logistik atau pengiriman antar daerah yang lebih mahal daripada ke/dari luar negeri. Program tol laut yang dijalankan selama ini pun dinilai belum optimal.

Presiden Jokowi  menyontohkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, dan Makassar yang jauh lebih mahal daripada pengiriman Jakarta ke Singapura, Hong Kong, dan Shanghai. Begitu pula dengan pengiriman dari Surabaya ke Makassar yang jauh lebih tinggi daripada dari Surabaya ke Singapura.

"Atas biaya pengiriman/logistik yang mahal itu, Presiden menyatakan manfaat Program Tol Laut hingga kini tidak terlihat. Presiden menghendaki agar Program itu terus diakselerasikan karena tujuan awal program tol laut adalah mengurangi disparitas harga antar wilayah dan memangkas biaya logistik yang mahal." kata Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi daam siaran pers di Jakarta, Minggu (8/3/2020).

Muatan Balik dan Nilai Keekonomian

Setijadi juga  menyatakan, bahwa permasalahan biaya pengangkutan kontainer domestik yang tinggi terutama mencakup masalah muatan balik, skala ekonomi, dan produktivitas.

"Pada pengiriman Jakarta-Hongkong, misalnya, kargo balikan Hongkong-Jakarta sekitar 50-60% dari kapasitas kapal, sementara kargo balikan Padang-Jakarta hanya sekitar 10-20%.," jelas Setijadi.

Di lain sisi, mmenurut SCI, pengangkutan dari Jakarta ke Hongkong menggunakan kapal berkapasitas di atas 5.000 TEU's, sedangkan kapal yang digunakan dari Jakarta ke Padang maksimal hanya 2.000 TEU's.

Produktivitas pelabuhan juga mempengaruhi efisiensi biaya logistik. "Pelabuhan di Hongkong dapat menangani 40-50 BPH (kontainer per jam), sementara Pelabuhan Teluk Bayur hanya sekitar 10-20 BPH," kilah Setijadi.

Oleh karena itu, SCI juga  merekomendasikan peningkatan kapasitas kapal maupun armada moda transportasi lain untuk meningkatkan skala ekonomi.  "Upaya ini harus dilakukan dengan perbaikan sistem konsolidasi muatan antar wilayah dengan menggunakan sistem informasi yang handal," papar Setijadi.

Namun, terang dia,  masalah konsolidasi ini ini dapat terkendala justru karena jumlah pelabuhan di Indonesia yang terlalu banyak.kapal

"Diperlukan penataan struktur kepelabuhanan yang lebih baik. Selain itu, pelabuhan juga harus meningkatkan dan menerapkan standardisasi proses, peralatan dan teknologi, serta SDM," tegas Setijadi.(helmi)