BPJS Defisit Tapi Direksi Bergaji Besar ?
Senin, 28 Oktober 2019, 07:14 WIBBisnisNews.id -- Pengamat dan analis kebijakan publik Asas Tigor Nainggolan mencatat, angka defisit BPJS Kesehatan terus meningkat beberapa tahun terakhir. Sayang, Dirut dan anggota direksi BPJS kurang peka bahkan hidup mewah dengan gaji besar.
"Tahun 2014 defisit BPJS sebesar Rp1,9 triliun, tahun 2015 Rp 9,4 trilyun, tahun 2016 Rp 6,4 triliun, tahun 2017 Rp13,8 triliun, tahun 2018 Rp19,4 triliun. Semenara defisit BPJS tahun 2019 hingga Mei 2019 Rp9,1 triliun," kata Tigor di Jakarta.
Dia mengusulkan agar segera dilakukan audit besarnya angka audit ini untuk menyehatkan rakyat atau untuk hura-hura menggaji dan beli seragam Dirut serta seluruh pegawai BPJS Kesehatan? "Sekali lagi, minta tolong pada Menteri K,,, esehatan agar mencuci otak seluruh pegawai dan direksi BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatan tidak stroke," kata Tigor lagi.
Sebab jika BPJS Kesehatan terus alami "stroke" seperti sekarang ini, jelas Tigor, maka rakyatlah yang rugi dan mati mengenaskan karena haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak dilindungi oleh pemerintah melalui alatnya yakni BPJS Kesehatan.
Mereka, jelas Tigor, Dirut BPJS Kesehatan dan para karyawan BPJS Kesehatan harus bisa bekerja profesional melayani hak kesehatan rakyat. Bila perlu jika mereka tidak bisa bekerja profesional. "Sebaiknya pak Menteri Kesehatan (Mayjen dr. Terawan) segera cuci gudang BPJS Kesehatan. Ganti Dirut BPJS Kesehatan dan semua jajaran manajemen BPJS Kesehatan," pinta Tigor.
Disindir Menkes Terawan ?
Menteri Kesehatan dr. Terawan belum lama ini mengunjungi kantor BPJS Kesehatan dan mengatakan memberikan gaji pertamanya sebagai menteri untuk membantu defisit dana BPJS Kesehatan. Tidak lupa juga Menteri kesehatan, dr Terawan mengajak semua pejabat Kementerian Kesehatan ikut menyumbangkan gajinya untuk membantu meringankan defisit dana BPJS Kesehatan.
"Cara dr Terawan ini sangat cerdas dan populis sebagai gerakan untuk menyadarkan semua jajaran direksi dan pegawai BPJS yang gagal mengelola uang rakyat. Dirut BPJS Kesehatan sepertinya bebal dan kurang cerdas malah tertawa dan senyum-senyum saat dr Terawan menyampaikan keinginannya menyerahkan gaji pertamanya sebagai menteri kesehatan untuk membantu BPJS Kesehatan," sebut Tigor.
Disindir Menkes dr Terawan, aku Tigor, Dirut BPJS Kesehatan mereka justru tidak sadar. Sepertinya Menkes dr Terawan harus menyadarkan Dirut dan pegawai BPJS Kesehatan berhenti hura-hura menghabiskan uang rakyat di BPJS.
"Menyadarkan dan mencuci otak mereka agar jangan hanya bisa menambah pendapatan dengan menghamburkan uang rakyat hingga BPJS Kesehatan defisit keuangannya. Kerjanya pegawai BPJS Kesehatan hanya bangun kantor baru dan bikin seragam pegawai serta mengatur sistem gaji yang tinggi," terang Tigor.
Sementara rakyat yang mempunyai uang justru tidak mendapatkan layanan baik di rumah sakit karena gunakan kartu sebagai peserta BPJS Kesehatan. "Ironis, sampai ada rumah sakit memasang tulisan pasien bisa gunakan BPJS Kesehatan jika sudah kritis," tandas Tigor.(helmi)