BTKP : Perlengkapan Keselamatan Pelayaran Yang Tidak Lulus Uji Type Dilarang Dipasarkan
Senin, 16 November 2026, 19:54 WIB
BISNISNEWS.id - Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP), Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Wardana menegaskan, seluruh perlengkapan keselamatan pelayaran yang dipasarkan dan digunakan di Indonesia, wajib lolos uji.
Kata Wisnu, perangkat keselamatan pelayaran yang belum lulus Uji Type Approval, dilarang untuk dipasarkan.
Pengujian itu, lanjutnya, dilakukan secara langsung pada fasilitas pabrikan (manufaktur), sebagai bagian dari proses pengujian dan sertifikasi perlengkapan keselamatan pelayaran
Wisnu mengilustrasikan soal pengujian yang telah dilakukan Tim Teknis BTKP yang dipimpinnya di salah satu pabrikan pada 12 - 13 November 2026 lalu
Dalam pengujian itu, ungkapnya, Tim Teknis difokuskan pada verifikasi kesesuaian spesifikasi teknis, fungsi, kinerja, dan keandalan peralatan terhadap standar keselamatan internasional serta regulasi nasional.
Pelaksanaan Uji Type Approval merupakan bagian dari fungsi teknis BTKP dalam mendukung penyelenggaraan keselamatan pelayaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran beserta perubahannya dan ketentuan teknis yang berlaku.
Pengujian juga mengacu pada standar keselamatan internasional yang relevan, antara lain International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), standar kinerja dari International Maritime Organization (IMO), serta standar pengujian dari International Electrotechnical Commission (IEC), sesuai jenis dan karakteristik peralatan.
Melalui pelaksanaan pengujian langsung di fasilitas manufaktur, BTKP melakukan verifikasi terhadap karakteristik teknis, fungsi operasional, performa perangkat, serta kesesuaian produk dengan persyaratan yang ditetapkan.
Wisnu, menegaskan bahwa pengujian tersebut memiliki peran strategis dalam memastikan keselamatan pengguna transportasi laut.
“Uji Type Approval bukan sekadar tahapan untuk memperoleh sertifikat. Ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap perlengkapan keselamatan pelayaran yang dipasarkan dan digunakan di Indonesia benar-benar memenuhi standar keselamatan, memiliki mutu yang terjaga, serta dapat bekerja secara optimal ketika dibutuhkan,” ujar Wisnu.
Dalam pelaksanaannya, tim teknis BTKP melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengujian, baik verifikasi dan implementasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan Manufaktur (ISO 9001) serta pengujian teknis terkait standard kinerja yang dimiliki oleh perlengkapan kapal yang diajukan sertifikasinya.
Pengujian dilakukan untuk menilai kesesuaian fungsi dan kinerja peralatan terhadap standar yang dipersyaratkan, sehingga perangkat dapat diandalkan dalam mendukung komunikasi, navigasi, dan penanganan keadaan darurat di laut.
“Dalam situasi darurat, keandalan sebuah alat keselamatan dapat menentukan keselamatan jiwa manusia. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa peralatan yang digunakan di kapal bukan hanya memenuhi spesifikasi di atas kertas, tetapi juga telah melalui proses pengujian teknis yang dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Sertifikat Type Approval
BTKP menegaskan bahwa penerbitan sertifikat Type Approval bukan merupakan akhir dari upaya pengawasan mutu dan keselamatan peralatan pelayaran.
Setelah suatu tipe produk dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh sertifikat, diperlukan pengendalian serta pengawasan lanjutan untuk memastikan produk yang diproduksi dan dipasarkan secara konsisten sesuai dengan tipe yang telah disetujui.
Tahapan lanjutan tersebut mencakup verifikasi kesesuaian produk, pengendalian mutu produksi, pemeriksaan dokumen dan identitas sertifikasi, serta pengawasan terhadap produk yang beredar sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila dipersyaratkan, peralatan juga harus menjalani pemeriksaan atau pengujian berkala untuk memastikan kondisi dan fungsi keselamatannya tetap terjaga selama masa penggunaan.
“Sertifikat Type Approval merupakan titik awal dari komitmen menjaga konsistensi mutu. Produk yang diproduksi setelah memperoleh persetujuan harus tetap memiliki standar dan kualitas yang sama dengan produk yang telah diuji. Inilah pentingnya pengawasan yang berkelanjutan,” jelas Wisnu. (Syam)