Cegah Praktek KKN Ditjen Hubla Gencarkan Sosialisasi

Sosialisasi Anti KKN

Bisnisnews.id -  Khawatir terulangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, gencarkan  sosialisasi Aksi Pencegahan (AP) KKN.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Tohaa perintahkan,  seluruh  peserta sosialisasi AP -  KKN. di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengusulkan 20 Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk ditetapkan sebagai unit kerja menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). dan satu UPT untuk ditetapkan sebagai unit kerja menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Tahun 2019," ujar Arif Toha.saat membuka  kegiatan sosialisasi, Kamis (8/8/2019) di Padang.

Menurutnya, untuk membentuk negara yang berwibawa harus diperlukan Aparat yang jujur, bersih dan bebas dari KKN, oleh karena itu seluruh ASN Direktorat Jenderal Perhubungan harus secara sadar menghindari praktik-praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam memberikan pelayanan di bidang transportasi laut.

Sebagai informasi, sosialisasi AP-KKN di padang kali ini merupakan lokasi pertama yang dihadiri oleh para peserta UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari wilayah Barat dan tengah dan diisi oleh para narasumber yang berkompeten dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi dan Humas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Selanjutnya,  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berencana akan melaksanakan sosialisasI AP-KKN yang kedua di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 22 Agustus 2019. (Syam S)

Berikut  20 UPT yang diusulkan menuju predikat WBBM.

Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Kesyahbandaran Utama Makassar, Kesyahbandaran Utama Belawan, Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Semarang, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Gresik, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Tarakan, Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Bau-Bau, Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, Distrik Navigasi Kelas 1 Surabaya, Distrik Navigasi Kelas 1 Makassar, Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan, Distrik Navigasi Kelas II Semarang, Distrik Navigasi Kelas II Benoa serta Balai Keselamatan Kerja Pelayaran.   Selain itu,  terdapat 1 (satu) UPT yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai unit kerja menuju predikat WBK yaitu Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok.*