Dirjen Agus Lepas 500 Peserta Mudik Gratis Nataru di Pelabuhan Makassar Tujuan Maumere
Minggu, 22 Desember 2019, 19:25 WIB
BisnisNews.id -- Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Agus H. Purnomo melepas 500 orang penumpang mudik graris dengan kapal KM. Bukit Siguntang dari Pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Maumere pada hari ini, Minggu (22/12/2019).
Dirjen Ague melepas pemudik itu usai kunjungan pemantauan angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 kemarin (21/12) di Jayapura, Dirjen Agus langsung menuju Makassar untuk memantau angkutan laut Nataru juga sekaligus melepas mudik gratis yang disponsori oleh PT. Jasa Raharja.
Dirjen Agus yang tiba di Makassar dan dijemput langsung oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar, Ahmad Wahid mengatakan bahwa kedatangannya di Makassar untuk memastikan pelaksanaan angkutan laut Nataru berjalan dengan aman, selamat, tertib dan nyaman.
"Hingga saat ini, belum terlihat adanya lonjakan penumpang angkutan laut Nataru, para petugas siap siaga dan sudah mempunyai backup plan jika ada lonjakan penumpang," ujar Dirjen Agus lagi.
Dirjen Agus juga mengimbau agar para penumpang untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan juga menaati arahan petugas agar pelayaran ke tujuan aman dan selamat.
Media Gathering Pelindo IV
Selain itu, Dirjen Agus juga berkesempatan menghadiri acara customer and media gathering PT. Pelindo IV di Makassar. Pada kesempatan tersebut, Dirjen Agus mengingatkan pentingnya pemanfaatan Teknologi Informasi untuk memberikan pelayanan yang optimal agar pelabuhan di Indonesia mampu berkompetisi dengan pelabuhan negara lain.
Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut dimasa angkutan laut Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) yang telah dimulai sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai 8 Januari 2020 nanti terus melakukan pemantauan dan pengawasan melalui Posko Nataru di Kantor Pusat maupun di 51 pelabuhan pantau.
Selain itu, pemantauan pelaksanaan angkutan laut Nataru juga dilakukan secara langsung dengan mengirimkan para pejabat kantor pusat ke lapangan agar kondisi dan permasalahan yang terjadi di wilayah pemantauan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi secara tepat.(helmi)
