Ditjen Hubla Komit Dukung Pengembangan Destanisasi Bali Baru di Tanah Air

Direktur KPLP Ahmad (tengah) usai diskusi soal pengamanan destinasi wisata di Tanah Air (dok-hubla)

BisnisNews.id -- Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mendukung penuh program tersebut melalui peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran khususnya di daerah wisata seperti Labuan Bajo yang termasuk dalam 5 (lima) Bali Baru.  Oleh karenanya, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan pariwisata menjadi fokus arahan Presiden RI yang dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Direktur KPLP Ahmad mengatakan,  KPLP mendukung kegiatan patroli di perairan Labuan Bajo dengan menambah jumlah kapal patroli di tahun 2020. “Kami akan mengevaluasi dan meningkatkan aspek keamanan pelayaran di Labuan Bajo dengan menambah jumlah armada kapal patroli dan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan awak kapal,” ujar Ahmad saat berdiskusi santai bersama Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub)  di Jakarta, kemarin.

Ditjen Perhubungan Laut, lanjur Ahmad,  juga akan menyiapkan Kampanye Keamanan Pelayaran di Labuan Bajo bekerjasama dengan Australia.

“Pihak Australia tertarik dengan Kampanye Keselamatan Pelayaran yang dilakukan oleh Indonesia, sehingga perlu juga digelar Kampanye Keamanan Pelayaran dengan memberikan edukasi kepada petugas, operator kapal, dan masyarakat akan pentingnya keselamatan dan keamanan pelayaran,” tukas Ahmad.

Labuan Bajo Jadi Percontohan

Rencananya Labuan Bajo akan menjadi salah satu proyek percontohan untuk kampanye ini dan akan dilanjutkan di beberapa destinasi unggulan lainnya. 

Ahmad menilai Kampanye keselamatan dan Keamanan pelayaran akan memberikan peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan sehingga turis-turis akan merasa aman saat berkunjung ke Indonesia.

Selain berfokus pada keselamatan dan keamanan pelayaran, Direktorat KPLP juga melaksanakan fungsi penegakan hukum. “Saat ini KPLP memiliki 400 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sudah tersertifikasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” imbuh Ahmad. 

Pihaknya juga memiliki program peningkatan SDM seperti peningkatan kapasitas tenaga auditor, Port State Control Officer (PSCO), awak kapal dan jabatan fungsional tertentu lainnya.

“Kami akan lebih fokus pada peningkatan jabatan fungsional tertentu dibanding jabatan struktural serta pendidikan kepada awak kapal,” tutup Ahmad.(helmi)