Ditjen Hubla Serahkan 3 Kapal ke Pemprov Sulut, Ini Trayek yang Dilayani

Dirlal Capt Wisnu Handoko (tengah) saat mengemudikan kapal bantuan untuk Pemprov Sulut (hms hubla)

BisnisNews.id -- Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Dr. Wisnu Handoko menjelaskan bahwa, untuk saat ini, pengoperasian 3 (tiga) unit kapal, yaitu KM. Gandha Nusantara 18,KM. Gandha Nusantara 13 dan KM. Gandha Nusantara 06 ke Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Ketiganya,  akan dikelola oleh PT. Pelni Bitung sampai dengan bulan Desember 2019. Selanjutnya,  mulai tahun  2020 mendatang akan diserahkan kepada daerah.

Dikatakan, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen  Perhubungan Laut  (Hubla) menyerahkan 2 (dua) Unit Kapal Rede sejenis LCT kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang rencananya akan melayani trayek masing – masing yaitu : KM. Gandha Nusantara 18 (Pesisir Manado – Bunaken – Manado Tua – Siladen – Mantehage PP), KM. Gandha Nusantara 13 (Likupang – Mantehage – Nain – Gangga – Bangka – Talise PP).

"Dan sebelumnya pada minggu yang lalu KM. Gandha Nusantara 06  (Bitung – Lembeh – Talise PP) sehingga konektivitas antar pulau di kawasan pengembangan pariwisata bahari Manado – Minut – Bitung   akan terintegrasi dengan baik," kata Capt Wisnu melalui siaran resmi Ditjen Hubla di Jakarta.

Langkah Kemenhub itu merupakan  wujud nyara program kerja Presiden Jokowi dalam merespon usulan dan masukan dari Pemprov Sulut.  Perjuangan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Steven Kandouw (OD-SK) satu persatu mulai terjawab dan direalisasikan Pemerintah melalui Kemenhub. 

Salah satu program yang diusulkan pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi ke Sulawesi Utara pada bulan Juli 2019 lalu adalah Ketersediaan Sarana Angkutan Laut.

Mereka  akan digunakan untuk melayani masyaratak di daerah pesisir dan pulau – pulau yang tersebar di Kota Manado, Minahasa Utara dan Kota Bitung guna memperlancar mobilisasi penumpang dan barang  khususnya dalam rangka mewujudkan satu kawasan pengembangan Pariwisata Bahari yang terintegrasi di Sulawesi Utara.

Sertifikat BST

Dalam acara tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Perhubungan Daerah Prov. Sulut juga menyerahkan Sertifikat Keterampilan Basic Safety Training (BST) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) kepada 50 (lima puluh) orang Nahkoda Kapal Layar Motor yang telah mengikuti pelatihan secara gratis. Seluruh biaya pendidikan mereka  ditanggung APBD Prov Sulut melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).

Atas nama masyarakat Sulawesi Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Perhubungan. Sinergi positif yang telah terbangun antara pemerintah pusat dan daerah tentu tidak lepas dari peran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (OD-SK.

Dengan begitu,  kemudahan dalam pencapaian implementasi program strategis nasional dan daerah di Provinsi Sulut dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.(helmi)