Optimalkan Tol Laut, Kemenhub Lakukan Berbagai Terobosan Baru

Direktur Lala Ditjen Hubla Dr. Capt. Wisnu Handoko (hms hubla)

Bisnisnews.id -- Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Dr.Capt. Wisnu Handoko mengatakan guna meningkatkan pelayanan program Tol Laut,  Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub)  terus melakukan terobosan dan langkah-langkah perbaikan di segala bidang. Mereka itu diantaranya dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dari yang semula pelayanan Tol Laut itu bersifat direct diubah menjadi pola hub and spoke di tahun 2019. 

"Perubahan tersebut ditujukan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dengan jumlah daerah yang dilayani lebih luas ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019," kata Capt Wisnu dalam Rajor Evalusi Program Tol Laut di Maluku dan Maluku Utara di Ambon, kemarin.

Selain, lanjut dia,  meningkatkan pelayanan, Pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya subsidi dengan menyelenggarakan trayek tol laut menggunakan pola hub dan spoke mengingat kapal feeder 1.500 DWT Kendhaga Nusantara sebagian besar telah selesai dibangun. "Dengan begitu, pertimbangan Pemerintah tidak hanya biaya logistik saja tetapi juga perluasan daerah yang dilayani seiring dengan perkembangan tol laut," ujar Capt. Wisnu.

Lebih lanjut, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa perubahan sistem tersebut menjadikan wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.

Menurut Capt. Wisnu Pemerintah secara proaktif dan responsif akan memprioritaskan pemanfaatan subsidi Tol Laut dimana masyarakat pada daerah 3TP masih sangat membutuhkan Tol Laut dan mengevaluasi Tol Laut termasuk mengkaji kembali efektivitas pola subsidi freight pada biaya pelayaran serta mempertimbangkan pola subsidi lain yang lebih efektif dan efisien. 

Sementara menjawab beberapa permasalahan yang timbul dari penyelenggraan angkutan perintis dan tol laut seperti belum disinggahinya beberapa wilayah oleh kapal perintis seperti di Kabupaten Tidore, Capt Wisnu menyampaikan agar Pemerintah Daerah setempat dapat segera menyampaikan laporan dan usulan kepada pemerintah pusat untuk segera dicarikan solusi apakah itu melalui penambahan kapal atau deviasi trayek kapal yang sudah ada.

Sedangkan terkait kurangnya kapal cadangan ketika ada kapal yang docking,  papar Capt. Wisnu, diharapkan operator kapal perintis dan tol laut dapat mengatur operasional kapal secara baik sehingga tidak sampai terjadi kekosongan atau berhentinya pelayanan kepada masyarakat di daerah tertentu yang sangat membutuhkan layanan kapal perintis maupun kapal tol laut.

Begitu juga dengan masalah angkutan barang balik, Capt Wisnu menegaskan, Kemenhub mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda)  dapat lebih mendorong para pengusaha untuk meningkatkan hasil industri atau kerajian dari masyarakat lokal untuk bisa diangkut ke luar daerah tersebut.

Menurut Capt.Wisnu, saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Sebagai contoh, Tol Laut sudah dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai namun harus diakui bahwa perubahan sistem ini juga membawa dampak pada perubahan lintas, jarak dan waktu pelayanan. 

"Untuk itu, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/ BUMdes untuk mengonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan kapal tol laut," tegas Capt. Wisnu.(helmi)