DPP INSA Minta Investasi Asing Hanya Untuk Kapal-Kapal Khusus
Rabu, 04 Desember 2019, 20:38 WIB
BisnisNews.id - Pemerintah diminta mengarahkan investor asing masuk hanya ke sektor kapal-kapal khusus yang belum bisa ditangani pelayaran nasional dan bukan sebagai armada angkutan.
Kapal - kapal khusus itu diantaranya, armada yang berteknoligi tinggi untuk kepentingan offshore atau pengeboran lepas pantai, seperti kapal drilling dan kapal-kapal untuk keperluan khusus.
Kapal-kapal niaga nasional, menurut Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowner's Association/INSA) Carmelita Hartoto sudah cukup menangani kebutuhan angkutan dalam negeri.
Carmelita mengatakan, permintaan itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Artinya, investasi asing hanya untuk kap-kapal khusus, bukan kapal niaga yang sudah dimiliki pelayaran nasional.
" Usulan itu tadi sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia sudah cukup untuk melayani angkutan komoditi yang ada di dalam negeri," kata Carmelita pada awak media Rabu (4/12/2019) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.
Pada kesempatan itu, Carmlita juga menjelaskan, jika memang Presiden Joko Widodo ingin membentuk regulasi besar atau Omnibus Law pada sektor pelayaran, tidak menutup kemungkinan asing ikut berinvestasi di Indonesia tapi terbatas pada kapal kapal khusus.
"Armada merah putih kita sudah cukup banyak atau sekitar 27.200 di tahun 2019, dengan beragam jenis kapal dan
kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden jenis jenis kapalnya," kata Carmelita.
Kendati demikian, Carmelita juga berharap kebijakan omnibus law tidak mematikan pengusaha-pengusaha pelayaran yang sudah ada dan sudah berkembang di Indonesia
Kekhawatiran INSA selama ini, masuknya investor asing di sektor maritim ialah, melakukan investasi pada armada yang memang sudah dimiliki pelayaran nasional.
"Kapal-kapal asing yang mempunyai pembiayaan yang sangat murah dari luar pada akhirnya akan merusak tatanan di pelayaran yang sudah ada saat ini," katanya.
Pada sisi lain Carmelita menyampaikan kepada Presiden dan meminta pemerintah memberikan insentif kemudahan pembiayaan yang lebih murah seperti pembiayaan infrastruktur.
Artinya, disamakan dengan pembiayaan infrastruktur dan tenor diharapkan lebih panjang mencapai 10-15 tahun, interest rate bisa lebih murah.
Hadir dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum I Witono Soeprapto, Wakil Ketua Umum II Darmadi Go, Wakil Ketua Umum III Darmansyah Tanamas, Kepala Bidang Angkutan Curah Buddy Rakhmadi, Wakil Kepala Bidang Offshore Eddy K. Logam dan Dewan Penasehat DPP INSA Soenarto dan di dampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Presiden Jokowi ingin membuat ekonomi Indonesia bertambah baik. Satunya adalah, bagaimana industri pelayaran bisa berkembang baik.
" Perkapalan itu ingin menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dan sudah terbukti jumlah kapalnya meningkat banyak, oleh karenanya kita tidak menutup pintu masuk tapi kapal-kapal asing tersebut," katanya.
Presiden Jokowi, kata Memhub Budi, mengapresiasi perkembangan itu. Ia menyebutkan perkembangan itu akan dibahas lebih lanjut di Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi.
Keluhan
Dalam pertemuan itu, DPP INSA juga menyampaikan keluhannya kepada Presiden terkait banyaknya instansi dan aparat penegak hukum di laut. Banyaknya penegak hukum di laut memberatkan pelayaran..
Carmelita mengatakan, dalam pertemuan itu juga disinggung soal coast guard, seperti yang banyak dipertanyakan para anggota INSA.
Diakui, sampai saat ini masih ada Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) dan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Polri (Polairud).
"Kami berharap Bapak Presiden mau memberikan satu penegak hukum saja, tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan yang mungkin mereport langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak hukum di laut," katanya.(Ari)
