Dukung Menteri Erick Thohir Bersihkan 142 BUMN
Selasa, 19 November 2019, 14:22 WIBBisnisNews.id -- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, untuk mengelola asset sebesar Rp8.200 triliun di Kementerian BUMN memerlukan teamwork yang kompak, yang diisi orang-orang bukan hanya cerdas tetapi juga berakhlak yang baik.
Untuk itu Menteri BUMN Erick Thohir akan berusaha agar mereka yang berada di dalam lingkungan BUMN, baik di kementerian dan unit usaha adalah orang-orang yang berakhlak baik, berarti memiliki integritas tinggi dan berkomitmen kuat.
"Mereka yang sudah berkeringat dan berakhlak baik memiliki kesempatan berkontribusi untuk negeri," kata Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta.
Sikap tegas Menteri Erick Thohir ini menandakan bahwa sebagi Menteri BUMN akan membangun birokrasi BUMN di kementerian dan unit usaha membangun kesejahteraan bagi rakyat melalui asset yang dimiliki.
"Perlu mendukung langkah Menteri Erick Thohir akan merombak jajaran birokrasi di kementerian dan unit usaha, orang yang berakhlak tidak baik yakni kinerjanya jelek serta koruptif akan diganti," kata analis kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Menurutnya, upaya membentuk teamwork yang baik itu memang perlu dilakukan dengan tindakan bersih-bersih terhadap jajaran kementerian dan unit usaha dan menggantikannya dengan orang-orang yang berakhlak baik.
Tindakan tegas Menteri Erick Thohir tersebut perlu didukung agar langkahnya dapat menyehatkan BUMN untuk mengelola asset sebesar Rp 8.200 triliun dan bisa dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja ekonomi pemerintah.
"Selanjutnya teamwork BUMN yang kuat sangat diperlukan agar dapat dilakukannya percepatan distribusi kesejahteraan rakyat seperti diharapkan Presiden Jokowi," jelas Tigor lagi.
Langkah evaluasi Menteri BUMN ini harus kita dukung agar menghasilkan jajaran direksi dan manajemen BUMN yang baik. Manajemen BUMN yang baik dan bersih akan mendukung pembangunan serta mampu mengundang investor swasta sebanyak mungkin sebagaimana disampaikan dalam misi pembangunan Presiden Jokowi.
"Artinya di BUMN harus memiliki jajaran direksi yang mendukung kerja sama pembangunan dengan investor swasta dan berakhlak baik, tidak melakukan korupsi," tandas Tigor.(helmi)