Evaluasi Tol Laut dI Maluku dan Malut, Kemenhub Gelar Rakor di Ambon

Dirlala Capt. Wisnu Handoko (kanan) saat Rakor Evaluasi Program Tol Laut di Ambon, Maluku kemarin. (hms hubla)

Bisnisnews.id -- Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) dan Angkutan Laut Perintis di Propinsi Maluku dan Maluku Utara (Malut) bertempat di Hotel Santika Ambon Maluku, kemarin. Rakor tersebut dilakukab untuk lebih mengoptimalkan pelayanan  program tol laut dan angkutan laut  perintis di Propinsi Maluku  dan Malut.

Rakor dipimpin oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana, didampingi oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko dan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias serta diikuti oleh para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Pemprov dan Pemkab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Operator Kapal dan para pengusaha jasa transportasi , Rumah Kita, gerai maritim dan pemilik toko kelontong di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Dalam pengarahannya Buyung Lalana, mengatakan bahwa keberadaan tol laut di Provinsi Maluku dan Maluku Utara merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan program tol laut di Indonesia. Layanan publik ini sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Jokowi.

Keberhasilan tol laut dan angkutan laut perintis sangat ditentukan oleh sinergi atau harmonisasi semua pihak terkait seperti Pemerintah Kantor Pusat, UPT Ditjen Perhubungan Laut di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan  maupun para pengusaha dan stakeholders terkait lainnya.

“Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia dimana jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17,504 pulau menjadikan transportasi laut baik untuk barang maupun penumpang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah saat ini yang bertujuan mengurangi perbedaan harga atau disparitas harga di seluruh wilayah Indonesia,” kata Buyung.

Menurut Buyung, Rapat Koordinasi ini merupakan momen penting dalam mengawal program tol laut  dan keperintisan untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terus membutuhkan kehadiran tol laut dan angkutan perintis. 

"Oleh karena itu, program tol laut dan perintis ini sebagai bukti negara hadir sehingga bukan menjadi tanggung jawab satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dan perintis ini dapat berjalan optimal," papar Buyung Lalana.

Indikator Keberhasilan

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi yang secara khusus membahas penyelenggaraan tol laut dan angkutan laut perintis ini bertujuan untuk menerima masukan, kritik dan saran dari semua pihak terkait dengan pelaksanaan tol laut dan angkutan perintis serta merumuskan solusi terbaik dalam peningkatan pelayanan angkutan barang dan penumpang di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.

Menurut Capt Wisnu Handoko, guna menjamin keberhasilan program tol laut dan angkutan laut perintis minimal ada 4 (empat) indikator yang mempengaruhi yaitu adanya fasilitas kapal yang baik, infrastruktur pelabuhan yang memadai, sistem logistik yang bagus dan sinergi antar lembaga terkait yang baik. 

“Keempat komponen ini harus terpenuhi secara baik sehingga akan lebih menjamin penyelenggaraan tol laut dan angkutan laut perintis bisa berjalan dengan baik, efektif dan efisien," kata Capt Wisnu Handoko.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan tol dan angkutan perintis di Indonesia dengan tujuan untuk terus meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah termasuk di Indonesia bagian Timur. "Disana   program angkutan laut perintis ini sudah berjalan sebelum program tol laut dilaksanakan dengan tujuan untuk melayani angkutan laut dan meningkatan konektivitas pada daerah yang masih Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP)," kata dia.

“Saat ini angkutan laut di Maluku dan Maluku Utara dilayani oleh 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kementerian Perhubungan. Kapal-kapal tersebut masing-masing 22 kapal perintis untuk propinsi Maluku dan 8 kapal perintis untuk propinsi Maluku Utara serta 3 kapal tol laut untuk Maluku dan 2 kapal tol laut termasuk kapal Feeder untuk Maluku Utara," ujar Capt. Wisnu.

Selain itu, Capt. Wisnu juga mengatakan masalah penyelenggaraan tol laut tidak hanya masalah kapalnya saja tetapi juga terkait dengan fasilitas lainnya seperti keberadaan infrastruktur pelabuhan dan koordinisasi dengan semua pihak terkait baik antara instansi atau lembaga pemerintah lainnya tetpai juga dengan pemerintah daerah dan para pengusaha di daerah. 

Namun demikian pada prinsipnya Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan siap sebagai garda terdepan untuk penyelenggaraan tol laut dan keperintisan guna mendukung sistim logistik yang lebih efisien dan  efektif.

“Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut siap menjadi garda terdepan dan menyediakan sarana trasportasi laut dan fasilitas pelabuhan untuk terus mendukung keberhasilan penyelenggaraan program tol laut dan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia,” tegas Capt. Wisnu.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengatakan bahwa program tol laut merupakan program yang bagus untuk meningkatkan konektivitras dan transportasi laut khususnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. 

"Untuk itu, DPRD minta kepada seluruh stakeholder terkait di kedua propinsi  untuk bisa mendukung Pemerintah Pusat pelaksanaan program tol laut dan angkutan laut perintis, sehingga akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Maluku maupun Maluku Utara," tegas Anos.(helmi)