Hadapi Audit IMSAS, Pemeriksaan Kapal Merah Putih Diseragamkan

BISNISNEWS.id - Pemeriksaan kapal berbendera Indonesia kini akan  diseragamkan melalui penyusunan rencana peraturan menteri (RPM) yang merupakan bagian dari persiapan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menghadapi audit IMSAS oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) tahun 2025.

Dengan adanya  aturan harmonisasi survei dan sertifikasi ini menunjukan komitmen dalam melaksanakan konvensi IMO yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Kepala Sub Direktorat Keselamatan Kapal, Wahyu Ardhiyanto  mengatakan, survei dan sertifikasi kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran.

Sebagai anggota IMO, Indonesia telah meratifikasi Solas Protokol 88 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2017 dan International Convention on Load Lines (ICLL) Protokol 88 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2017.

Dimana salah satu pengaturan yang signifikan dari Protokol 88 ini adalah harmonisasi survei dan sertifikasi dari berbagai sertifikat beberapa konvensi internasional, baik Solas, Load Line, Marpol dan Ballast Water Management.

Penegasan itu disampaikan Wahyu pada acara Public Hearing Penyusunan RPM tentang Harmonisasi Survey dan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia (Harmonized System of Survey and Sertification / HSSC) di Jakarta. Selasa, (15/8/2023)).

"Untuk memfasilitasi keselarasan interval antara berbagai sertifikat statutoria kapal, IMO menerbitkan resolusi A.1140 (31) yang telah diadopsi pada 4 Desember 2019 tentang panduan pemeriksaan sesyai sistem harmonisasi survei dan sertifikasi (Guideline Under The Harmonized System of Survey and Certification-HSSC). Panduan dari IMO ini yang akan kita adopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa dijakdikan landasan hukum dan menjamin penerapan yang seragam untuk diimplementasikan di lapangan," jelasnya

Perlu diketahui bahwa sistem harmonisasi survei dan sertifikasi ini telah diadopsi oleh berbagai instrumen IMO yaitu Solas Protocol 1988, ILLC Protocol 1988, Marpol Protocol 1978, Ballast Water Management Convention dan berbagai kode seperti IBC Code, UGC Code, dan BCH Code.

Penerapan sistem harmonisasi survei dan sertifikasi ini akan mengatasi masalah penjadwalan survei yang silih berbaganti antara satu sertifikat dengan sertifikat lainnya dari berbagai konvensi.

"Dengan menerapkan sistem harmonisasi survei dan sertifikasi ini, maka akan terjadi penyederhanaan survei dan sertifikasi dengan periode dan skema waktu yang seragam, sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya bagi Direktorat Perhubungan Laut dan pemilik kapal," jelas Wahyu

Nantinya,  peraturan tentang harmonisasi survei dan sertifikasi kapal ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan teknis yang sering muncul di lapangan terkait keseragaman dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal untuk masing-masing jenis survei, keseragaman masa berlaku sertifikat baik kapal barang maupun kapal penumpang, kesamaan persepsi antara pemerintah atau administrasi dengan badan klasifikasi khususnya dalam penentuan jatuh tempo survei pembaharuan dan masih banyak lagi.(Syam)