Indonesia - Australia Evaluasi Program Kerjasama Bilateral Sektor Transportasi

Bisnisnews.id – Indonesia - Australila evaluasi program kerjasama yanng sudah berjalan dan yang akan datang dalam forum sektor transportasi yanng diselenggarakan oleh Departemen Pembangunan Regional dan Kota-Kota di Australia (Department of Infrastructure Regional Development and Cities Australia)

Pertemuan yang berlangsung 17-18 April 2018 di Melbourne, Australia ini delegasi Indnesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dan Australia dipimpin Sekretaris Jenderal Ministry of Infrastructure, Regional Development and Cities, Australia.Dr. Kenedy,

Hadir pada pertemuan itu perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktur Kenavigasian, Sugeng Wibowo, bersama dengan perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Sugeng menyampaikan, bahwa di bidang maritim, khususnya maritime safety, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia telah terjalin dengan baik sejak tahun 2008 di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).

Kerjasama di bawah kerangka ITSAP tersebut antara lain meliputi kerjasama di bidang capacity building terkait Non Convention Vessel Standard (NCVS), IMDG Code Training, PSC Training for Officer, Survey for Live Saving Appliances (LSA), VTS Operator Training, Pilotage Management dan sebagainya.
Sugeng mengatakan

"Kerja sama yang telah berlangsung selama 10 tahun ini kita harapkan dapat terus berlangsung baik dan semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, kita terus melakukan evaluasi terhadap program-programnya setiap tahun," ujar Sugeng.

Pada pertemuan ini, Mr. Mick Kinsley menyampaikan perkembangan Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action antara Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 26 Februari 2017 yang lalu di Sydney. Kerjasama ini meliputi berbagai program kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Sedangkan Indonesia menyampaikan usulan untuk meningkatkan kerjasama terkait keselamatan kapal-kapal perintis yang melayani wilayah Indonesia bagian Timur. Hal ini menurut Sugeng berkaitan erat dengan keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran kapal Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

"Kita juga meminta dukungan Australia terhadap usulan Penetapan TSS Selat Lombok dan Selat Sunda yang akan diusulkan pada Sidang NCSR IMO ke-6 tahun depan," tambah Sugeng.

Terkait isu maritime safety, untuk program kerjasama ke depan, Indonesia berharap Australia dapat membagikan pengalamannya terkait Self-Propelled Oil Barge (SPOB) yang digunakan khususnya untuk transportasi bahan bakar atau produk minyak lainnya ke wilayah terpencil. Penggunaan SPOB ini menurut Sugeng tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan wilayah terpencil di Indonesia.
"Saat ini sudah terdapat 457 kapal dengan SPOB," jelas Sugeng.

Australia juga diharapkan dapat berbagi pengalamannya dalam menangani Kapal Fiberglass berbahan bakar bensin yang banyak digunakan sebagai kapal penumpang dan kapal wisata. Hal ini berhubungan dengan banyaknya kecelakaan kapal jenis tersebut yang terjadi di Indonesia baru-baru ini.

"Kita mengetahui bahwa Australia memiliki banyak kapal jenis ini, sehingga kita berharap dapat belajar dari Pemerintah Australia dalam menangani kapal tersebut," kata Sugeng.

Dalam pertemuan itu, Indonesia berharap dapat belajar lebih banyak dari Australia untuk memperkuat petugas Port State Control (PSCO) Indonesia untuk memastikan keamanan dan keselamatan kapal-kapal Indonesia beserta peralatan dan pelautnya.

"Selain itu, Indonesia juga mengharapkan asistensi Australia dalam pengembangan Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) untuk Selat Sunda dan Selat Lombok, Pelatihan Deep Sea Pilotage, serta dukungan dalam mengembangkan pelayaran perintis sejalan dengan pengembangan standar kapal non konvensi/NCVS,” tukas Sugeng. (Syam )