Inilah Sejumlah Proyek Pengerukan di Kemenhub Yang Bikin Heboh
Senin, 28 Agustus 2017, 11:48 WIB
Bisnsisnews.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perdalam penyidikan sejumlah proyek pengerukan alur pelayaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pasca terbongkarnya kasus korupsi yang menjerat Dirjen Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono dengan barang bukti puluhan tas berisi uang puluhan miliar rupiah yang diduga hasil kejahatan.
Plt Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hengki Angkasawan menyebutkan, pagu anggaran proyek pengerukan Tahun 2017 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 320.605.130.400,00.
Anggaran tersebut dialokasikan pada sembilan lokasi pelabuhan. Sedangkan jumlah anggaran pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas sebesar Rp 47.690.680.000 dengan nilai kontrak Rp 45.179.770.000.
Khusus pengerjaan pengerukan (fisik) di Pelabuhan yang tengah berlansung, bila terkait dengan kontraktor yang sama, kata Hengki menunggu hasil penyidikan KPK. "Soal kontrak, apakah dilanjutkan atau tidak, menunggu KPK," kata Hengki pada Bisninews, Senin (28/8/2017).
Terkait pendalaman kasus korupsi proyek pengerukan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya berjanji akan memberikan dukungan kepada KPK. Termasuk audit investigasi terhadap proyek pengerukan di Pelabuhan Tanjung Emas dan proyek-proyek lainnya.
Menhub Budi juga mengatakan, sekarang ini dirinya akan fokus bukan saja pada fungsi pengawasan tapi juga meneliti seluruh secara rinci proyek yang ada di Kementerian.
PESIMIS
Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menilai, janji Menhub itu tidak cukup untuk mengikis praktik koruptif yang terjadi di instansinya. Karena korupsi di Direktorat Perhubungan laut sudah sangat akut.
"Pasalnya, korupsi di Hubla sudah teramat akut dan melibatkan bukan hanya PNS kelas bawah namun dilakukan pula oleh pejabat tingginya,"kata Rusdi.
Rusdi mengaku ragu terhadap janji Menhub untuk meningkatkan pengawasan dan meneliti secara rinci.
"Tugas utama seorang menteri adalah pada penetapan kebijakan, bukan pengawasan. Sehingga, sesumbarnya bisa jadi akan menjerat sang menteri sendiri kelak soalnya ada ratusan proyek dengan dana besar yang dikelola oleh Ditjen Hubla," kata Rusdi.
Dosen di sebuah universitas swasta di Jakarta itu mengatakan, posisi menteri beda dengan auditor atau akuntan. Jadi, Menhub jangan menjebak dirinya sendiri dengan jebakan "batman". Persoalan di Kemenhub bukan sebatas pengawasan tetapi lebih dari pada itu. "Ini soal tata kelola yang buruk," tegasnya.
Dia mengusulkan, ketimbang mempersulit dirinya sendiri dengan pekerjaan pengawasan yang tak berujung tersebut Menhub lebih baik mengambil kebijakan melepas berbagai fungsi yang selama ini melekat pada Kemhub.
"Kita semua tahulah Kemhub itu adalah regulator yang pada saat bersamaan juga merupakan operator sekaligus auditor. Tidak ada pihak eksternal yang dilibatkan sehingga tidak terjadi check and balances,"jelasnya.
Dia menyontohkan, dalam proses pendidikan pelaut Kemhub terlibat langsung mulai dari proses pendidikan, sertifikasi dan pengawasannya. Memang, ada pemisahan antar ketiga bidang tersebut – BPSDM mengurusi pendidikan dan Ditjen Hubla menangani sertifikasi dan pengawasan pelaut – namun pemisahan ini semu karena semua fungsi tetap berada di bawah payung kementerian yang sama.
LANGGANAN
Sementara itu data Center for Budget Analysis (CBA) mencatat, PT Adhiguna Keruktama, adalah perusahaan pengerukan yang menjadi langganan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub. Perusahaan itu menangani delapan proyek dengan nilai Rp413.397.994.000.
Kementerian Perhubungan sendiri, memiliki Proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas tahun anggaran 2017 yang dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan Tanjung Emas. Berdasarkan data, anggaran yang disiapkan untuk proyek ini di 2017 sebesar Rp45.015.800.000.
Sedangkan yang memenangkan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas, adalah perusahaan PT Adhiguna Keruktama yang berdomisili di Jakarta Utara. Nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp44.518.000.000.
Koordinator Investigasi CBN jajang Nurjaman menyebutkan, antara tahun 2016 sampai 2017 saja, nilai proyek yang dimenangkan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp179.227.397.000.
Berdasarjan catatan CBN, antara tahun 2012 sampai 2017 terdapat delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama.
Misalnya Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT Adhiguna Keruktama. Dari lima proyek tersebut PT Adhiguna mendapatkan gelontoran anggaran dari Kemenhub sebesar Rp212.028.697.000.
Tiga proyek lainnya yakni Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Laut Kumai Tahun Anggaran 2014, Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Samarinda Tahun Anggaran 2016, dan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau Tahun Anggaran 2016. Total anggaran yang dihabiskan dan lagi-lagi masuk kantong PT Adhiguna sebesar Rp201.369.297.000.
Jika ditotal, nilai delapan proyek pengerukan alur pelayanan pelabuhan yang dimenangkan oleh PT Adhiguna Keruktama sangat fantastis mencapai Rp413.397.994.000. Hal ini mengindikasikan, praktik permainan proyek di tubuh Kementerian Perhubungan sudah cukup lama terjadi.
"Berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub," jelas. (Syam S)
